Pertambangan

Tidak Tepat Persoalan Bima Diselesaikan Dengan Politik

Tue, 01/31/2012 - 15:30 — Ozie

Mataram (Global Fm Lombok)-

Ketua DPW PKS NTB Suryadi Jaya Purnama menilai persoalan Bima tidak tepat jika diselesaikan dengan tindakan politik. Masalah mencabut dukungan atau tidak bukan merupakan kebutuhan masyarakat, justru dikhawatirkan akan memperkeruh suasana di Bima saat ini. .

Gubernur NTB Sambut Baik Upaya Rekonsiliasi Warga Bima

Mon, 01/30/2012 - 15:01 — Ozie

Mataram (Global FM Lombok)-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menyambut baik upaya rekonsiliasi yang akan dilakukan warga dari tiga kecamatan di Kabupaten Bima yang selama ini gencar menolak usaha pertambangan emas PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN). Upaya rekonsiliasi itu memang telah lama digaungkan Pemprov NTB agar tidak terjadi aksi anarkis. Kendati aksi anarkis telah dilakukan warga Bima dengan insiden pembakaran kantor Bupati, tanggal 26 januari 2012 lalu, upaya rekonsiliasi dinilai belum terlambat.

Bupati Bima Akhirnya Hentikan Tetap Kegiatan Tambang PT SMN

Sat, 01/28/2012 - 15:31 — Ozie

Mataram (Global FM Lombok)-

Setelah sekian lama mendapat penolakan dari masyarakat Bima, Bupati Bima Ferry Zulkarnaen akhirnya menerbitkan surat keputusan tentang penghentian secara tetap kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Kecamatan Lambu, Sape, dan Langgudu.

Pemprov NTB Kaji Ulang Rekomendasi Pinjam Pakai Hutan PT SMN

Tue, 01/24/2012 - 17:45 — Ozie

Mataram (Global FM Lombok)-

Kepala Biro Umum Setda NTB, Yoga Safari, mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah mengkaji ulang surat rekomendasi yang telah dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi yang diberikan kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Lambu Bima. Surat rekomendasi itu telah dikaji ulang dinas teknis terkait, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dan lainnya.

Raperda Pertambangan Minerba NTB Atur Kewenangan Gubernur dan Dewan

Sat, 01/21/2012 - 14:15 — Ozie

Mataram (Global FM Lombok)-

Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Provinsi NTB yang sedang dalam pembahasan di legislative memuat beberapa klausul aturan yang harus ditaati oleh perusahaan tambang. Salah satunya yakni pembatasan produksi, adanya kewenangan Gubernur dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan terlebih dahulu diketahui oleh lembaga DPRD NTB.

Perkuat Peran BLHP Dalam Audit Perusahaan Pertambangan

Tue, 01/17/2012 - 14:39 — Ozie

Mataram (Global FM Lombok)-

Munculnya sejumlah persoalan pertambangan di NTB mengharuskan anggota DPRD NTB yang tergabung dalam panitia khusus (pansus) Pengelolaan Pertambangan Minerba melihat kembali draf yang sudah disusun. Artinya, diperlukan sebuah gagasan yang penting agar substansi Raperda ini mampu membela masyarakat dan lebih pro terhadap lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memperkuat peran Badan Lingkungan Hidup Provinsi (BLHP) NTB dalam mengaudit perusahaan tambang secara reguler.

Masyarakat Adat Minta Gubernur Perhatikan Polemik Cek Bocek Sumbawa

Sat, 01/07/2012 - 14:34 — Ozie

Mataram (Global FM Lombok)-

Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) meminta kepada Gubernur NTB agar memperhatikan polemik agraria yang terjadi di lahan adat Cek Bocek, Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa. Pasalnya kebijakan yang telah diambil oleh Bupati Sumbawa bersama mitranya PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dinilai telah melanggar hukum adat karena mencaplok lahan milik masyarakat adat.

Majdi : IUP PT. SMN Akan Diupayakan Dicabut

Thu, 12/29/2011 - 14:58 — Ozie

Mataram (Global FM Lombok)-

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA, menegaskan, pihaknya terus mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN), sesuai dengan harapan masyarakat. Pencabutan IUP PT. SMN dapat dilakukan seiring dengan penghentian izin sementara SK Bupati Bima. Sebab, sudah tidak mungkin lagi PT. SMN melanjutkan usaha pertambangan, karena adanya trauma mendalam di tengah masyarakat.

Gubernur NTB Tak Berwenang Cabut SK Bupati

Tue, 12/27/2011 - 15:50 — Ozie

Mataram (Global FM Lombok)-

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, MA, tidak memiliki kewenangan untuk mencabut SK Bupati Bima No. 188 tahun 2010 yang memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Hal itu berdasar UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerel adan Batubara (Minerba). Kewenangan mencabut SK itu ada pada Bupati Bima, tetapi tidak serta merta dapat dilakukan pencabutan, jika telah di-SK-kan.

Komisi VII DPR Minta Ijin PT SMN Dicabut

Mon, 12/26/2011 - 22:14 — Ozie

Mataram (Global FM Lombok)-

Komisi VII DPR RI (Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup) meminta agar Bupati Bima mencabut ijin eksplorasi pertambangan yang dikantongi PT Sumber Meneral Nusantara (SMN). Dimana ijin yang diberikan kepada perusahaan tersebut telah memicu gelombang protes dari masyarakat Bima dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam aksi protes di pelabuhan Sape tanggal 24 Desember lalu.

Politik

Dipimpin Sujirman, Fraksi PDIP Absen Ikuti Sidang Paripurna

Mataram (Global FM Lombok)-

Sikap keras fraksi PDI P di DPRD NTB semakin terlihat jelas pada saat sidang paripurna DPRD NTB yang digelar Senin (6/02) pagi dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua raperda prakarsa dewan. Seluruh anggota fraksi PDIP absen mengikuti sidang paripurna. Adapun pandangan umum fraksi PDIP diserahkan kepada Sekretaris Dewan tampa dibacakan lansung didalam forum sidang tersebut.

Musda PAN Lotim Deadlock, DPD Akan Diurus DPW

Mataram (Global Fm Lombok)-

Kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) PAN Lombok Timur (Lotim) yang digelar Minggu (29/01) lalu berakhir dengan deadlock. Sebagian besar kandidat ketua DPD PAN Lotim memandang kegiatan Musda yang berlansung tidak sah karena sejumlah peserta walk out dari sidang. PAN Lotim akan ditangani secara lansung oleh DPW PAN NTB jika sampai tanggal 31 Januari ini peserta Musda tidak menemui kata sepakat.

Aliansi Hijau PBB-PKNU, Upaya Perkuat Politik Jelang Pemilu

Mataram (Global FM Lombok)-

DPP Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Bulan Bintang (PBB) mendeklarasikan Aliansi Hijau di Jakarta, tanggal 20 Desember lalu. Aliansi Hijau merupakan kesepakatan PKNU dan PBB untuk bergabung dalam format konfederasi secara permanen, dan akan berjuang bersama-sama agar dapat menjadi peserta Pemilihan Umum 2014. Didaerah, Aliansi Hijau ini diupayakan untuk memperkuat posisi tawar politik baik di Pilkada muapun di Pemilu mendatang.

Ekonomi

Stok Terbatas, Harga Elpiji dan Semen di NTB Masih Tinggi

Mataram (Global FM Lombok)-

Setelah harga semen yang terus melambung tinggi beberapa bulan terahir, kini masyarakat kembali dipusingkan dengan harga elpiji 3 kilo gram yang masih limit. Sejumlah pengecer mengaku menjual elpiji sampai 25 ribu per tabung karena limitnya stok yang tersedia. Padahal harga normalnya hanya 15 ribu per tabung. Sementara harga semen sampai saat ini masih berkisar antara 70 sampai 75 ribu rupiah per sak.
Iklim Investasi Bagus, Keamanan Daerah Menjadi Penghambat

Mataram (Global FM Lombok)-

Iklim investasi di provinsi NTB secara umum mengalami kemajuan. Hal itu terlihat dari hasil survey Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), dimana posisi provinsi NTB yang semua berada di papan bawah telah terdongkrak ke papan tengah. Salah satu yang membuat tren positif investasi daerah yakni factor infrastruktur yang terus mengalami peningkatan.
Pelanggan Broadband Telkomsel di NTB Bertambah 40 Persen

Mataram (Global FM Lombok)-

Penggunaan layanan data berbasis pita lebar (broadband) pelanggan Telkomsel tahun 2011 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara meningkat 100 persen dibandingkan trafik layanan data tahun 2010. Di mana, broadband tahun 2010 sebesar 1,8 terabyte per hari menjadi 3,5 terabyte per hari tahun 2011. Khusus di NTB, jumlah pelanggan broadband Telkomsel bertambah 40 persen. Melihat prilaku komunikasi pelanggan Telkomsel di NTB, diperkirakan jumlah pengguna layanan broadband tahun 2012 ini akan meningkat 30 persen.

by RonyKadran.

Live Streaming