Mataram (Global FM Lombok)-
 
Kebijakan pemerintah pusat yang akan menghentikan sementara atau moratorium PNS, tidak membuat Pemkot Mataram khawatir. Karena, kebijakan itu hanya berlaku bagi daerah yang nilai belanja pegawai diatas 50 persen APBD. Menurut Sekda Kota Mataram HL. Makmur Said, pada wartawan dikantornya Kamis pagi, belanja pegawai di Kota Mataram masih dibawah 50 persen.

 
“ Terlebih, pada tahun ini terdapat 128 PNS yang akan pensiun. Untuk mengisi PNS yang masuki masa pensiun, maka Pemkot Mataram tetap mengajukan formasi CPNS tahun ini, dengan prinsip zero growth,” kata Makmur, di Mataram, Kamis (11/8).
 
Makmur menuturkan, kalau Pemkot Mataram tidak merekrut CPNS tahun ini, tentu akan terjadi kekurangan jumlah pegawai sebagai akibat ratusan PNS yang pensiun. Kota Mataram masih dan sangat membutuhkan tenaga pendidik dan kesehatan. Sehingga, dalam usulan formasi CPNS ini lebih diutamakan untuk tenaga guru dan medis, guna mengisi kekosongan paska ditinggal PNS yang pensiun.
 
Makmur pun menjelaskan, kebijakan pemerintah pusat yang akan memberlakukan moratorium atau penghentian perekrutan CPNS, tidak terjadi di Kota Mataram. Karena kebijakan itu, hanya berlaku bagi daerah yang setengah APBD tersedot untuk belanja pegawai. Sedangkan, anggaran belanja pegawai di kota ini masih dibawah 50 persen APBD atau sekitar 45 persen dari APBD Kota Mataram.
Ditempat terpisah, Kepala BKD Kota Mataram Hj. Baiq Evi Ganevia mengutarakan, sampai saat ini BKD masih menunggu keputusan pusat, terkait usulan untuk perekrutan CPNS sebanyak 185 formasi. Dirincikan, 131 formasi untuk tenaga guru, 44 tenaga medis dan tenaga teknis daerah 10 formasi.
 
Menurutnya, Pemkot Mataram masih membutuhkan CPNS, untuk mengisi kekosongan PNS yang pensiun. Terlebih untuk tenaga guru dan medis. Kebiasaan ditahun-tahun sebelumnya, lanjut Evi, jumlah formasi yang diusulkan Pemkot, selalu disetujui pusat. Sehingga, sekarang ini pihaknya hanya bisa menunggu jawaban pusat. (ady)