Absesensi Sidik Jari Dinilai Bagus, Dewan Malas Diumumkan ke Publik
Mataram (Global FM Lombok) -
Adanya keinginan dari Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB untuk mengunakan absensi sidik jari untuk memantau tingkat kehadiran anggota dewan dalam setiap sidang paripurna dinilai sebagai hal yang positif.Namun yang terpenting adalah bagaimana BK mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tata tertib yang menjadi wewenang kerjanya.
” Saya mengharapkan agar BK juga mengatur soal kehadiran fisik anggota dewan dalam sidang paripurna. Sebab didalam tandatangan biasanya banyak yang hadir sehingga kuorum bisa tercapai. Namun didalam perjalanan, banyak anggota yang memilih keluar dari ruang sidang karena alasan tertentu. “ kata Ketua fraksi PKS DPRD NTB H Musleh Kholil, SIP kepada Global FM Lombok di Mataram Senin (6/9).
Seharusnya kata Musleh, tingkat kehadiran dewan dinilai lewat kehadiran fisik, bukan hanya dari keterangan absensi menjelang kegiatan sidang berlansung. Ia mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh BK dalam rangka meningkatkan kinertja wakil rakyat. Menurutnya, BK mempunyai wewenang yang cukup luas dalam rangka mengontrol aktifitas anggota, karena itu ketegasan badan ini sangat diharapkan.
Musleh Kholil yang pernah menjadi anggota pansus tata beracara menjelaskan, dalam aturan yang baru, BK boleh mengumumkan kepublik rekapan absen anggota dewan setiap bulan. Awalnya absensi itu diusulkan agar diumumkan lewat media, namun banyak anggota yang menolak. Namun pada prinsipnya BK akan tetap mengumumkan absensi dewan setiap bulan meskipun sampai saat ini pola pengumannya belum jelas.(ris)
ShareThis

Comments
Post new comment