Mataram (Global FM Lombok) -
 
Para petani di NTB sangat membutuhkan modal yang memadai untuk meningkatkan produksinya. Akses modal yang berasal dari perbankan umum dinilai kurang bisa dimanfaatkan oleh petani karena masih sulit dalam proses mendapatkannya. Karena itu Bank Indonesia (BI) sebaiknya menyediakan bank khusus untuk petani dan UMKM seperti yang diterapkan negara agraris lainnya.
 
” Masyarakat NTB mayoritas menggantungkan hidupnya di sector pertanian serta UMKM, namun sayangnya dalam mengakses modal mereka masih sulit. Bank umum masih menerapkan persyaratan standar bagi semua pemohon kredit, sehingga kurang efektif bagi petani. ” kata Ketua Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI ) NTB Agus Sukito, S.Hut kepada Global Fm Lombok di Mataram jumat (12/2).
 
Menurut Agus, sebenarnya banyak program pemerintah baik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam hal bantuan modal bagi petani, atau nelayan. Namun karena kurangnya sosialisasi terhadap semua program bantuan itu membuat tidak banyak kalangan petani dan nelayan yang merasakan manfaat dari program-program tersebut.
 
Ia merincikan beberapa program pemerintah yang digulirkan seperti program pengembangan usaha agribisnis pedesaaan (PUAP) dengan system bantuan lansung kepada petani. Ada juga program penggerak membangun desa (PMD) dan program LN3 yang diberikan kepada petani melalui yayasan social atau organisasi yang mengakar dimasyarakat. Selanjutnya terdapat program kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) bagi petani ternak untuk meningkatkan mutu produksi sapi didaerah.
 
Agus mengatakan, disamping beberapa program diatas, masih banyak lagi program lainnya yang digulirkan seperti program bantuan social (bansos) dengan item yang beragam. Namun semua program ini tidak banyak yang sampai di masyarakat karena terhambat oleh factor kurangnya sosialisasi. Jika program ini sampai ke petani yang membutuhkan, itupun tidak merata. Hanya beberapa desa yang merasakan manfaat dari semua program itu.
 
Dengan adanya perbankan khusus untuk para petani kata Agus, maka aspek permodalan diyakini tidak akan bermasalah lagi. Systemnya adalah, petani, nelayan serta UMKM meminjam modal usaha kepada bank khusus tersebut tampa bunga dan terus mengawal usaha masyarakat itu dengan baik. Menurutnya, jika pemerintah masih mengandalkan bantaun dari APBN atau APBD, itu tidak akan cukup efektif karena masih birokratis. Dengan demikian solusi yang paling efektif adalah perbankan khusus petani harus dibangun oleh pemerintah dengan segala kemudahan aksesnya.(ris)