Mataram (Global FM Lombok) –
 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB sejauh ini belum menerima laporan adanya penyimpangan dana Keaksaraan Fungsional (KF) tahun 2009. Sebab, lembaga penyelenggara KF, baik Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), LSM, PKK dan lembaga lainnya yang mendapat dana membelajarkan 108 ribu warga belajar buta aksara di NTB, saat ini masih menyusun laporan akhir.
 
” Adanya laporan penyimpangan dana KF oleh PKBM kemungkinan bisa terjadi, apabila lembaga penyelenggara masih menggunakan system penganggaran tahun 2008 lalu. Dimana, system penggunaan anggaran menggunakan persentase. ” ungkap Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Drs. H. Mahsun, kepada Reporter Global FM Lombok, di ruang kerjanya, Rabu (27/1).
 
Mahsun menegaskan, system alokasi anggaran KF tahun 2009 ini sudah jelas peruntukkannya, sehingga lembaga penyelenggara tinggal melaksanakan. Pola pembelajaran yang digunakan pun, tahun 2009 ini berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya. Salah satunya dengan pola 32 kali pertemuan dan menggunakan block area berbasis desa. Hal itu dalam upaya melihat lebih jelas hasil pembelajaran yang dilakukan atau tidak buram seperti pola tahun sebelumnya.
 
Terkait adanya beberapa lembaga penyelenggara yang mengaku rugi menyelenggarakan program KF, Mahsun memaparkan, apabila lembaga penyelenggara KF itu menganggarkan dana KF sesuai ketentuan, maka tidak ada istilah rugi. Disanalah dapat dilihat, bagaimana kualitas lembaga penyelenggara KF mengelola dana KF yang diberikan. Selain itu, lembaga penyelenggara tidak seharusnya hanya menunggu program dari Dikpora.
 
” Tapi, lembaga penyelenggara hendaknya bisa melihat peluang program di dinas/instansi lain, baik bidang kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan dan sebagainya. Sebab, lembaga tersebut paling mengetahui data kebutuhan dan keahlian masyarakat binaannya. ” imbuhnya. (ozi)