Skip to Content

BPK Kembali Serahkan 26 Temuannya Ke Pemprov NTB dan Dewan

Wed, 01/11/2012 - 14:10 — Ozie

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
BPK RI Perwakilan NTB kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemprov NTB serta ke DPRD. Kegiatan tersebut berlansung secara tertutup di gedung BPK  Jl Udayana, Mataram Rabu (11/01) mulai pukul 10.00 wita. LHP yang diserahkan yakni terkait penyertaan modal dan pemanfaatan asset daerah serta bantuan sosial (bansos) tahun 2010 dan triwulan ke III tahun 2011.

 
Wakil Ketua DPRD NTB H.L Moh Syamsir SH yang mewakili unsur lembaga legislate kepada Global FM Lombok usai pertemuan dengan BPK mengatakan, sebanyak 26 item temuan yang menjadi materi LHP BPK kali ini. Dengan rincian, pada item penyertaan modal dan pemanfaatan asset daerah ada 17 temuan serta di bansos ada 9 temuan.
 
Temuan BPK pada item penyertaan modal misalnya pada kasus penyertaan modal pemprov NTB pada PT Suara Nusa, dimana pada bagian administratif ada hal yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya soal deviden, PT Suara Nusa menyatakan sudah menyerahkan deviden, namun Pemprov justru menyatakan belum. “Saat BPK mencari bukti penyerahan deviden itu ternyata belum ada.” Ungkap Syamsir.
 
Selanjutnya pada bansos, BPK menemukan ada anggaran bansos yang belum sampai kepada pihak yang berhak menerimanya. Nilai temuan bansos itu mencapai Rp138 juta. Karena persoalan bansos dinilai sering melahirkan persoalan, BPK menyarankan agar maksimal anggaran bansos sebesar 5 persen dari total APBD.
 
Menurut Syamsir, naskah LHP BPK itu sudah diserahkan kepada ketua DPRD NTB untuk dipelajari lebih jauh. Didalamnya ditemukan juga ditemukan kelebihan perjalanan dinas oleh aparatur daerah secara umum. Tidak disebutkan berapa kerugian negara dalam LHP ini, karena masih ada toleransi terkait dengan pengembalian kelebihan perjalanan dinas itu dan semua temuan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
 
Sesuai dengan pasal 20 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pihaknya bersama legislatifakan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan memberikan jawaban dan penjelasan atas rekomendasi BPK paling lama 60 hari setelah LHP diterima. “Pada prinsipnya,  secara adminsitrasi, APBD NTB tetap diupayakan agar keluar dari opini disclaimer.” Tutur politisi PBB ini(ris)-

ShareThis

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Image CAPTCHA
Enter the characters (without spaces) shown in the image.
Mollom CAPTCHA (play audio CAPTCHA)
Type the characters you see in the picture above; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated.

katagori berita

more tags


Politik

Setelah Rasionalisasi Anggaran KPU NTB, Honor PPK dan PPS Diusulkan Tetap

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
Anggaran untuk KPU NTB yang bersumber dari APBD NTB tahun 2012 memang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 8 miliar. Angka ini menurun dari persetujuan awal sebesar Rp10,5 miliar. Pagu anggaran yang dirasionalisasi itu membuat jumlah honor Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi turun sekitar 25 persen. Namun belakangan, khusus untuk anggaran honor ini akan diusulkan tetap seperti Pemilu tahun 2009 untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pilkada NTB 2013 mendatang.

Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Gelar “Sidang Paripurna” Di Kantor DPRD NTB

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
Aksi unjuk rasa guna menolak kenaikan harga BBM terus berlanjut di Mataram. Jumat (30/03) pagi ratusan mahasiswa yang berasal dari PMII dan HMI MPO Mataram menggelar unjuk rasa di simpang empat BI Mataram serta di kantor DPRD NTB. Karena kesal tidak menemui anggota dewan, perwakilan pengunjuk rasa menggelar “sidang paripurna” di salah satu ruang komisi di DPRD NTB.

Fachri Hamzah : TGB Susah Dikalahkan

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
Anggota DPR RI Fachri Hamzah menilai, TGH M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) susah dikalahkan dalam Pemilukada Gubernur NTB tahun 2013 mendatang. Posisi TGB memang masih sangat kuat karena ia merupakan calon incumbent, ia menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik serta tokoh akademik. Namun  apakah semua gelar  ketokohan itu sudah bvermanfaat bagi rakyat?

Ekonomi

  • Telkomsel Layani 50 Kampung Media di NTB

    Mataram (Global FM Lombok)-
     
    Telkomsel telah melayani 50 Kampung Media yang tersebar di kabupaten/kota se-NTB. Di mana, Telkomsel memberikan perangkat modem internet, router wi-fi dan kartu perdana Flash Unlimited serta Kartu Halo kepada para komunitas Kampung Media. Kampung Media merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB. Jadi program tersebut telah berjalan sejak tahun 2009 silam.

  • Minim, Pengusaha NTB Salurkan Zakat Melalui Bazda

    Mataram (Global FM Lombok) –
     
    Ketua Harian Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) NTB, TGH. M. Anwar, MZ, mengatakan, para pengusaha di NTB sangat minim menyalurkan zakatnya melalui Bazda baik kabupaten/kota hingga provinsi. Selama ini, para pengusaha NTB menyalurkan zakatnya langsung kepada masyarakat sehingga terkadang menimbulkan masalah. Berbeda dengan Bazda sebagai lembaga resmi yang dibentuk pemerintah. Di mana, penyalurannya dipastikan berjalan baik karena mendapat pengamanan ekstra dari kepolisian dan pihak terkait lainnya.

  • Maret – April, Penjualan Kartu AS Lombok Melonjak 176 Persen

    Mataram (Global FM Lombok)-
     
    Head of Telkomsel Branch Mataram, Erwien Kusumawan, mengungkapkan, dalam kurun waktu dua bulan, yakni Maret hingga April 2012, tercatat penjualan kartu AS Lombok meningkat lebih dari 167 persen. Peningkatan penjualan itu berandil besar terhadap peningkatan pendapatan sekitar 50 persen. Dengan peningkatan penjualan itu, memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah pelanggan kartu AS Lombok lebih seribu persen atau 10 kali lipat.
by RonyKadran.