Skip to Content

BPKP Denpasar Sosialisasi SPIP di Pemkot Mataram

Mon, 09/12/2011 - 16:28 — Ozie

Mataram (Global FM Lombok)-
 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Denpasar, mulai sosialisasi peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008, tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), diruang kenari Senin pagi. Dalam sambutannya, Kepala Bidang APD di BPKP Denpasar Ari Dwikora mengatakan, SPIP ini mutlak diketahui dan dipahami seluruh SKPD. Karena, SPIP akan menjadi acuan SKPD dalam mengendalikan keuangan daerah.

 
Menurutnya, langkah awal penerapan SPIP adalah diawali dengan pemetaan yang harus dibuat SKPD. Dengan pemetaan itu, nantinya pengawas akan mengetahui kondisi awal. Dicontohkan Ari, pada kegiatan pembangunan infrastruktur, apakah sudah memiliki tim pengendali ataukah tidak.
 
Dari pemetaan ini, akan diketahui apakah SKPD sudah menyelenggarakan SPIP didalam kegiatannya. Ia menjelaskan, BPKP akan memberikan tiga daerah dalam penilaian SPIP SKPD. Yakni daerah hijau yang sudah bisa menerapkan SPIP, daerah kuning yang artinya sebagian dari SPIP sudah terapkan dan perlu didukung lagi, serta daerah merah yang perlu diprioritaskan agar bisa ditingkatkan penyelenggaraan SPIP.
 
Sementara, Sekda Kota Mataram, HL. Makmur Said mengatakan, sosialisasi SPIP sangat penting dan harus diketahui seluruh SKPD. Sehingga, apa yang telah digariskan dalam PP 60 tahun 2008 dapat diaplikasikan. (ady)

ShareThis

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Image CAPTCHA
Enter the characters (without spaces) shown in the image.
Mollom CAPTCHA (play audio CAPTCHA)
Type the characters you see in the picture above; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated.

katagori berita

more tags


Politik

Setelah Rasionalisasi Anggaran KPU NTB, Honor PPK dan PPS Diusulkan Tetap

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
Anggaran untuk KPU NTB yang bersumber dari APBD NTB tahun 2012 memang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 8 miliar. Angka ini menurun dari persetujuan awal sebesar Rp10,5 miliar. Pagu anggaran yang dirasionalisasi itu membuat jumlah honor Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi turun sekitar 25 persen. Namun belakangan, khusus untuk anggaran honor ini akan diusulkan tetap seperti Pemilu tahun 2009 untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pilkada NTB 2013 mendatang.

Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Gelar “Sidang Paripurna” Di Kantor DPRD NTB

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
Aksi unjuk rasa guna menolak kenaikan harga BBM terus berlanjut di Mataram. Jumat (30/03) pagi ratusan mahasiswa yang berasal dari PMII dan HMI MPO Mataram menggelar unjuk rasa di simpang empat BI Mataram serta di kantor DPRD NTB. Karena kesal tidak menemui anggota dewan, perwakilan pengunjuk rasa menggelar “sidang paripurna” di salah satu ruang komisi di DPRD NTB.

Fachri Hamzah : TGB Susah Dikalahkan

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
Anggota DPR RI Fachri Hamzah menilai, TGH M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) susah dikalahkan dalam Pemilukada Gubernur NTB tahun 2013 mendatang. Posisi TGB memang masih sangat kuat karena ia merupakan calon incumbent, ia menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik serta tokoh akademik. Namun  apakah semua gelar  ketokohan itu sudah bvermanfaat bagi rakyat?

Ekonomi

  • Telkomsel Layani 50 Kampung Media di NTB

    Mataram (Global FM Lombok)-
     
    Telkomsel telah melayani 50 Kampung Media yang tersebar di kabupaten/kota se-NTB. Di mana, Telkomsel memberikan perangkat modem internet, router wi-fi dan kartu perdana Flash Unlimited serta Kartu Halo kepada para komunitas Kampung Media. Kampung Media merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB. Jadi program tersebut telah berjalan sejak tahun 2009 silam.

  • Minim, Pengusaha NTB Salurkan Zakat Melalui Bazda

    Mataram (Global FM Lombok) –
     
    Ketua Harian Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) NTB, TGH. M. Anwar, MZ, mengatakan, para pengusaha di NTB sangat minim menyalurkan zakatnya melalui Bazda baik kabupaten/kota hingga provinsi. Selama ini, para pengusaha NTB menyalurkan zakatnya langsung kepada masyarakat sehingga terkadang menimbulkan masalah. Berbeda dengan Bazda sebagai lembaga resmi yang dibentuk pemerintah. Di mana, penyalurannya dipastikan berjalan baik karena mendapat pengamanan ekstra dari kepolisian dan pihak terkait lainnya.

  • Maret – April, Penjualan Kartu AS Lombok Melonjak 176 Persen

    Mataram (Global FM Lombok)-
     
    Head of Telkomsel Branch Mataram, Erwien Kusumawan, mengungkapkan, dalam kurun waktu dua bulan, yakni Maret hingga April 2012, tercatat penjualan kartu AS Lombok meningkat lebih dari 167 persen. Peningkatan penjualan itu berandil besar terhadap peningkatan pendapatan sekitar 50 persen. Dengan peningkatan penjualan itu, memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah pelanggan kartu AS Lombok lebih seribu persen atau 10 kali lipat.
by RonyKadran.