Dompu (Global FM Lombok)-
 
Buntut memutasi sekitar 700-an guru dan kepala sekolah (Kepsek), Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin, menerima banyak kritik, caci maki, hingga teror melalui Sort Message Messenger (SMS). Tidak saja Bupati, istri dan anaknya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak-pihak yang kecewa dengan kebijakan mutasi Bupati. Hal itu membuat Bupati Dompu sangat kecewa dengan curhat di hadapan 435 guru calon sertifikasi yang mendapatkan bimbingan teknis (Bintek) pra uji kompetensi.

 
“ Saya mendapat banyak sms bernada kritik, caci maki dan teror dari beberapa nomer. Sms itu masih saya simpan. Kebanyakan mempertanyakan kebijakan mutasi. Ketika saya telpon balik, nomernya sudah tidak aktif. Saya kecewa, kok mereka mau menyakiti orang dan meninggalkan begitu saja. Bukan saya saja yang diteror, istri dan anak saya juga,” ungkap H. Bambang M. Yasin, saat memberikan sambutan pada acara Roadshow Kemitraan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB ke kabupaten Dompu, Rabu (18/1).
 
Bambang menuturkan, kebijakan mutasi didasari atas pemerataan guru di perkotaan dengan daerah terpencil. Jangan sampai guru menjadi malas dan tidak professional, karena numpuk mengajar di sekolah perkotaan. Sebagai contoh, di SMPN 1 Dompu, terdapat 10 orang guru mata pelajaran (Mapel) bahasa Indonesia dan 8 orang guru mapel matematika. Padahal, guru yang dibutuhkan di setiap mapel di sekolah setempat hanya 3 orang. Sementara, di daerah lainnya beberapa sekolah mengeluhkan kekurangan guru.
 
“ Waktu hujan besar, anak saya yang sekolah di SMPN 1 Dompu, menangis pulang. Dia mengaku tidak tahan dengan kata-kata kasar yang dilontarkan teman-teman dan gurunya ke saya. Saya kecewa, rasa kecintaan guru terhadap murid sudah hilang. Bukan memberikan pelajaran ahlak yang baik kepada siswa, malah menceritakan mutasi dan isu-isu miring. Bahkan, ada guru yang memfasilitasi orang untuk menutup kantor Bupati,” ceritanya.
 
Kebijakan mutasi yang dilakukan tegas Bambang, tidak akan dirubah. Kebijakan yang diambil semata-mata untuk merubah peta pendidikan Dompu dan resikonya harus ditanggung. Dalam mengawal mutasi dan meng-cross check kebenaran isi sms, pihaknya telah menugaskan pengawas sekolah ke setiap sekolah. Selain itu, menugaskan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Dompu membentuk tim penilai kinerja Kepsek.
 
“ Pemerintah yang mengatur dan sekali-kali harus memberikan hukuman bagi masyarakat yang membangkang. Kalau ada yang mau tetap jadi Kepsek di sekolah, ya bikin saja sekolah lain. Ada yang membawa surat dengan kop surat Kepala Desa/lurah yang meminta harus dia menjadi Kepsek. Memang dia yang membangun sekolah?. Saya bukan malaikat dan tidak akan bisa menyenangkan semua orang,” cetusnya.
 
Menurutnya, mutasi yang dilakukan juga untuk meningkatkan kompetensi dan professionalism guru di Dompu. Sebab, ada guru yang mengajar hanya 4 jam, bukan 24 jam seperti yang diinginkan dalam sertifikasi guru. Artinya, sebelum para guru itu diperiksa penegak hukum atau tidak lulus uji kompetensi, maka mutasi harus dilakukan. Ia berharap, kebijakan mutasi itu tidak ditafsir negative, tetapi sebagai upaya perubahan para guru menuju guru yang bermutu. (ozi)