Skip to Content

DBH CHT Harus Sesuai Permenkeu

Mataram (Global FM Lombok) -
 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr. Ir. H. Rsosiady Sayuti, MSc, mengatakan, Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebanyak Rp 109 miliar yang didapat melalui perjuangan keras pemprov NTB ke pemerintah pusat, khususnya di Departemen Keuangan (Depkeu) RI harus benar-benar sesuai peruntukannya. Jika tidak,  maka provinsi NTB bisa terancam tidak mendapat lagi jatah cukai tembakau tersebut jika peruntukannya tidak sesuai dengan peraaturan menteri keuangan (pemenkeu).
 
“ Dalam  permenkeu mengatur peruntukan DBH CHT, yakni menigkatkan kesejahteraan petani tembakau, memperhatikan kondisi lingkungan, kesehatan, peningkatan produksi dan variasi produk.” kata Dr. Ir. H. Rsosiady Sayuti, MSc, kepada Reporter Global FM Lombok, di ruang kerjanya, Jumat (22/1).
 
Rosiady menerangkan, usulan dari pemerintah kabupaten melalui proposal akan diseleksi ketat dan jika tidak sesuai akan dicoret.  Adapun bentuk kegiatannya bisa digunakan untuk membantu mendorong industri kecil di wilayah pertembakauan. Baik itu industri pertembakauan maupun industri lain yang mempunyai keterkaitan dengan pertembakauan.
 
“ Gunakan untuk pengembangan industri rumah tangga. Serta adakan diversifikasi usaha petani tembakau. Pemerintah provinsi NTB sendiri mencoba ke depan akan membangun pabrik mini rokok kerjasama dengan perusahaan rokok. “ imbuhnya.
 
Sebelumnya dirinci Kepala Dinas Perkebunan NTB, H.L Mawarir Haekal, Lotim sebagai kabupaten dengan luasan lahan dan produksi terbanyak akan mengelola Rp 32,7 miliar, Loteng Rp 10,8 miliar dan Provinsi Rp 32 miliar. Sisanya dibagi ke tujuh kabupaten lain. Lombok Barat sekitar Rp 8 miliar dan Kota Mataram Rp 4,8 miliar.
 
Dimana, dari DBH CHT sebanyak Rp 109 miliar dibagi menjadi tiga. 40 persen untuk kabupaten penghasil yakni Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Timur (Lotim). Sisanya, 30 persen dikelola Pemprov dan 30 persen dikelola kabupaten/kota non penghasil. Porsi pembagian sudah dirasa cukup adil berdasarkan luas lahan dan produksi tembakau yang dihasilkan. (ozi)

ShareThis

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Image CAPTCHA
Enter the characters (without spaces) shown in the image.
Mollom CAPTCHA (play audio CAPTCHA)
Type the characters you see in the picture above; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated.


Politik

Dipimpin Sujirman, Fraksi PDIP Absen Ikuti Sidang Paripurna

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
Sikap keras fraksi PDI P di DPRD NTB semakin terlihat jelas pada saat sidang paripurna DPRD NTB yang digelar Senin (6/02) pagi dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua raperda prakarsa dewan. Seluruh anggota fraksi PDIP absen mengikuti sidang paripurna. Adapun pandangan umum fraksi PDIP diserahkan kepada Sekretaris Dewan tampa dibacakan lansung didalam forum sidang tersebut.

Musda PAN Lotim Deadlock, DPD Akan Diurus DPW

 Mataram (Global Fm Lombok)-
 
Kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) PAN Lombok Timur (Lotim) yang digelar Minggu (29/01) lalu  berakhir dengan deadlock. Sebagian besar kandidat ketua DPD PAN Lotim memandang kegiatan Musda yang berlansung tidak sah karena sejumlah peserta walk out dari sidang. PAN Lotim akan ditangani secara lansung oleh DPW PAN NTB jika sampai tanggal 31 Januari ini peserta Musda tidak menemui kata sepakat.

Aliansi Hijau PBB-PKNU, Upaya Perkuat Politik Jelang Pemilu

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
DPP Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Bulan Bintang (PBB) mendeklarasikan Aliansi Hijau di Jakarta, tanggal 20 Desember lalu. Aliansi Hijau merupakan kesepakatan PKNU dan PBB untuk bergabung dalam format konfederasi secara permanen, dan akan berjuang bersama-sama agar dapat menjadi peserta Pemilihan Umum 2014. Didaerah, Aliansi Hijau ini diupayakan untuk memperkuat posisi tawar politik baik di Pilkada muapun di Pemilu mendatang.

Ekonomi

  • Stok Terbatas, Harga Elpiji dan Semen di NTB Masih Tinggi

     Mataram (Global FM Lombok)-
     
    Setelah harga semen yang terus melambung tinggi beberapa bulan terahir, kini masyarakat kembali dipusingkan dengan harga elpiji 3 kilo gram yang masih limit. Sejumlah pengecer mengaku menjual elpiji sampai 25 ribu per tabung karena limitnya stok yang tersedia. Padahal harga normalnya hanya 15 ribu per tabung. Sementara harga semen sampai saat ini masih berkisar antara 70 sampai 75 ribu rupiah per sak.

  • Iklim Investasi Bagus, Keamanan Daerah Menjadi Penghambat

     Mataram (Global FM Lombok)-
     
    Iklim investasi di provinsi NTB secara umum mengalami kemajuan. Hal itu terlihat dari hasil survey Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), dimana posisi provinsi NTB yang semua berada di papan bawah telah terdongkrak ke papan tengah. Salah satu yang membuat tren positif investasi daerah yakni factor infrastruktur yang terus mengalami peningkatan.

  • Pelanggan Broadband Telkomsel di NTB Bertambah 40 Persen

    Mataram (Global FM Lombok)-
     
    Penggunaan layanan data berbasis pita lebar (broadband) pelanggan Telkomsel tahun 2011 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara meningkat 100 persen dibandingkan trafik layanan data tahun 2010. Di mana, broadband tahun 2010 sebesar 1,8 terabyte per hari menjadi 3,5 terabyte per hari tahun 2011. Khusus di NTB, jumlah pelanggan broadband Telkomsel bertambah 40 persen. Melihat prilaku komunikasi pelanggan Telkomsel di NTB, diperkirakan jumlah pengguna layanan broadband tahun 2012 ini akan meningkat 30 persen.