Skip to Content

DPR Minta Menkeu Serahkan 7 Persen Saham NNT

Mataram (Global FM Lombok)-
 
DPR RI meminta agar Menteri Keuangan (Menkeu) menyerahkan sisa divestasi saham 7 persen PT.NNT kepada Pemprov NTB setelah BPK RI menemukan adanya pelanggaran terhadap pembelian saham itu dengan menggunakan dana APBN. Komisi VII DPR RI juga secara bulat telah menyatakan kembali pada keputusan rapat dengar pendapat yang telah dilaksanakan tahun lalu yang substansinya yakni saham 7 persen itu wajib hukumnya diserahkan kepemerintah daerah.

 
“ Tanggal 28 Oktober lalu pimpinan DPR RI sudah bersurat kepada Presiden, semua lembaga terkait serta ke komisi VII dan komisi XI DPR. Surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung itu menyebut bahwa saham 7 persen itu “dieksekusi” oleh pemerintah daerah dengan melaksanakan kegiatan beauty contest secara transparan untuk menjaring perusahaam mitra kerja baru,” kata anggota komisi VII DPR RI H Rachmat Hidayat kepada Global FM Lombok di Mataram Senin (31/10)
 
Rachmat menerangkan, dasar keputusan DPR tersebut yakni temuan BPK RI terhadap audit yang dilaksanakan terhadap pembelian saham 7 persen itu. Dimana BPK melarang pemerintah membeli sisa saham divestasi PT.NNT kecuali sudah dapat restu DPR. Pasalnya, BPK menilai pembelian saham tersebut oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan Penyertaan Modal Negara (PMN). Adapun kekukuhan Menkeu dalam pendiriannya dan menolak untuk menyerahkan saham 7 persen itu ke pemerintah daerah merupakan bagian dari kebijakan yang dipilihnya. Namun kebijakan itu memiliki konsekwensi hukum.
 
Sebelumnya ketua komisi XI DPR RI Harry Azhar Aziz menyatakan, DPR RI meminta Presiden mematuhi hasil audit BPK tentang pembelian saham PT.NNT oleh pemerintah. BPK memutuskan bahwa pembelian itu seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari DPR. Bila tidak meminta persetujuan DPR, penggunaan dana APBN oleh pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang menggunakan dana APBN untuk membeli saham PT NNT dianggap telah menyimpang dari tujuan berdirinya PIP. PIP didirikan untuk membantu pembiayaan infrastrukutr pembangunan.(ris)

ShareThis

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Image CAPTCHA
Enter the characters (without spaces) shown in the image.
Mollom CAPTCHA (play audio CAPTCHA)
Type the characters you see in the picture above; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated.


Politik

Setelah Rasionalisasi Anggaran KPU NTB, Honor PPK dan PPS Diusulkan Tetap

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
Anggaran untuk KPU NTB yang bersumber dari APBD NTB tahun 2012 memang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 8 miliar. Angka ini menurun dari persetujuan awal sebesar Rp10,5 miliar. Pagu anggaran yang dirasionalisasi itu membuat jumlah honor Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi turun sekitar 25 persen. Namun belakangan, khusus untuk anggaran honor ini akan diusulkan tetap seperti Pemilu tahun 2009 untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pilkada NTB 2013 mendatang.

Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Gelar “Sidang Paripurna” Di Kantor DPRD NTB

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
Aksi unjuk rasa guna menolak kenaikan harga BBM terus berlanjut di Mataram. Jumat (30/03) pagi ratusan mahasiswa yang berasal dari PMII dan HMI MPO Mataram menggelar unjuk rasa di simpang empat BI Mataram serta di kantor DPRD NTB. Karena kesal tidak menemui anggota dewan, perwakilan pengunjuk rasa menggelar “sidang paripurna” di salah satu ruang komisi di DPRD NTB.

Fachri Hamzah : TGB Susah Dikalahkan

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
Anggota DPR RI Fachri Hamzah menilai, TGH M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) susah dikalahkan dalam Pemilukada Gubernur NTB tahun 2013 mendatang. Posisi TGB memang masih sangat kuat karena ia merupakan calon incumbent, ia menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik serta tokoh akademik. Namun  apakah semua gelar  ketokohan itu sudah bvermanfaat bagi rakyat?

Ekonomi

  • Telkomsel Layani 50 Kampung Media di NTB

    Mataram (Global FM Lombok)-
     
    Telkomsel telah melayani 50 Kampung Media yang tersebar di kabupaten/kota se-NTB. Di mana, Telkomsel memberikan perangkat modem internet, router wi-fi dan kartu perdana Flash Unlimited serta Kartu Halo kepada para komunitas Kampung Media. Kampung Media merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB. Jadi program tersebut telah berjalan sejak tahun 2009 silam.

  • Minim, Pengusaha NTB Salurkan Zakat Melalui Bazda

    Mataram (Global FM Lombok) –
     
    Ketua Harian Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) NTB, TGH. M. Anwar, MZ, mengatakan, para pengusaha di NTB sangat minim menyalurkan zakatnya melalui Bazda baik kabupaten/kota hingga provinsi. Selama ini, para pengusaha NTB menyalurkan zakatnya langsung kepada masyarakat sehingga terkadang menimbulkan masalah. Berbeda dengan Bazda sebagai lembaga resmi yang dibentuk pemerintah. Di mana, penyalurannya dipastikan berjalan baik karena mendapat pengamanan ekstra dari kepolisian dan pihak terkait lainnya.

  • Maret – April, Penjualan Kartu AS Lombok Melonjak 176 Persen

    Mataram (Global FM Lombok)-
     
    Head of Telkomsel Branch Mataram, Erwien Kusumawan, mengungkapkan, dalam kurun waktu dua bulan, yakni Maret hingga April 2012, tercatat penjualan kartu AS Lombok meningkat lebih dari 167 persen. Peningkatan penjualan itu berandil besar terhadap peningkatan pendapatan sekitar 50 persen. Dengan peningkatan penjualan itu, memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah pelanggan kartu AS Lombok lebih seribu persen atau 10 kali lipat.