Mataram (Global FM Lombok) -
 
Pemerhati Kebijakan Pemerintah dari Universitas Mataram (Unram), Dr. Hj. Rodliyah Muthalib, menyarankan, agar jajaran legislative tidak serta merta mengembalikan dokumen yang dibuat eksekutif. Dalam hal ini, sebaiknya antara legislative dan eksekutif harus duduk bersama membahasnya. Dokumen yang telah dikirim ke DPRD tersebut seharusnya para anggota dewan membahasnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

 
” Tentunya perlu dibahas hal yang utama, mana yang lebih relevan dan standarisasinya jelas dalam pembangunan NTB. Intinya harus dapat mengutamakan kepentingan rakyat. ” saran Dr. Hj. Rodliyah Muthalib, kepada wartawan, di Mataram, Jumat (29/10).
 
Rodliyah mengungkapkan, kinerja pemerintahan sekarang memang belum dirasa masyarakat cukup optimal. Hal itu dilihat dari angka kemiskinan yang masih tinggi, termasuk penciptaan lapangan kerja yang masih sangat kurang. Kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membantu Gubernur dalam merealisasi programnya pun masih belum membahagiakan.
 
” Akibatnya, program pembangunanpun tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan. Dalam merancang pembangunan tidak perlu muluk- muluk dan hanya bermanis kata dalam selogan belaka. Tapi yang terpenting, yakni hasilnya nyata tercapai untuk kesejahteraan masyarakat. ” paparnya.
 
Rodliyah menambahkan, minimnya anggaran yang dimiliki NTB menjadi kendalan terbesar dalam merealisasikan program pembangunan. Alasan tidak tercapainya target kerap dilempar pada persoalan anggaran yang tidak memadai. Dalam hal ini, pemerindah daerah (Pemda) harus menetapkan kebijakan umum anggaran yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat.
 
” Sebagai contoh, program pengentasan kemiskinan, kesehatan masyarakat dan pendidikan. Serta infrastruktur ekonomi masyarakat terutama masyarakat kecil dengan cara proporsi anggaran pembangunan lebih besar ke hal-hal tersebut. ” sebutnya. (ozi)