Mataram (Global FM Lombok)-
 
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa untuk Rakyat (Komakrat) NTB kembali menggelar aksi di depan kantor Gubernur NTB. Dalam aksinya, mereka masih mempertanyakan sikap Gubernur NTB terkait kasus penembakan warga Sape, Bima dan meminta agar SK Bupati Bima dicabut. Selain itu, mereka menilai pemerintahan Tuan Guru Bajang-Badrul Munir (BARU) selama 3 tahun telah gagal.

 
“ Kami tetap melawan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat, apalagi sampai terjadi penembakan di Sape, Bima. Tegakkan supremasi hukum di NTB. Usut tuntas penembakan warga Bima. Copot Kapolda NTB dan Bupati Bima. Kami menolak tegas segala jenis izin tambang di NTB,” teriak coordinator aksi, Usman Manto, saat berorasi, di depan kantor Gubernur NTB, Kamis (29/12).
 
Menurut Usman, gagalnya pemerintahan BARU terlihat dari berbagai program unggulan NTB yang tidak berjalan optimal. Padahal program-program itu telah melalui proses Musrenbang dan RPJMD, seperti NTB Bumi Sejuta Sapi (BSS), Sapi Rumput Luat dan Jagung (PIJAR), Angka Kematian Ibu Nol (AKINO), Angka Drop Out Nol (ADONO), Angka Buta Aksara Nol (ABSONO) dan lainnya. Program itu tidak dapat mendongkrat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB dari posisinya 32 di Indonesia.
 
“ Pada kenyataannya, terjadi kasus Disclaimer asset daerah tahun 2010, dugaan kebocoran PAD tahun 2010, bocornya bantuan social (Bansos) Lombok Barat (Lobar), adanya seribuan SD yang bocor yang belum ditangani dan lainnya. Ditengah kemerosotan itu, Pemprov NTB malah memprioritaskan pembangunan Islamic Centre (IC) yang tidak masuk dalam RPJMD. Hal itu dinilai telah keluar dari scenario pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTB,” tegasnya.
 
Para pendemo juga mendesak agar pemerintahan BARU segera melakukan reformasi birokrasi secara total. Sebab, terdapat 10 SKPD yang mendapatkan raport merah terkait kinerja mereka. Selanjutnya, mendesak agar BPK dan Kejaksaan melakukan audit dan penyedikan terkait kebocoran PAD NTB tahun 2011 dan Bansos Lobar tahun 2009.
 
Beberapa jam menggelar aksi, para pendemo tidak ditemui pejabat Pemprov NTB. Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda NTB, L.M. Faozal yang diminta menemui pendemo, ditolak massa aksi. Mereka hanya ingin ditemui Gubernur NTB yang saat itu sedang menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI. Aksi ini membuat penutupan jalan di depan Kantor Gubernur NTB dan dikawal puluhan aparat kepolisian serta sat pol PP NTB. (ozi)