Mataram (Global FM Lombok)-
 
Mantan anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) memilih fokus di gelanggang politik kebangsaan setelah Kongres PAN di Batam tahun 2010 lalu dinilainya telah melanggar AD/ART. Pilihan tidak berpartai saat ini telah membuat dirinya bebas mengkritisi pemerintah lewat beberapa jalur yang ampuh seperti media dan buku-buku bahkan lewat SMS secara rutin ke sejumlah tokoh di Tanah Air. Terahir, Hatta Taliwang meluncurkan sebuah buku yang berjudul “ Indonesiaku Tergadai” yang berusaha membongkar beberapa fakta menarik tentang kekinian Indonesia.

M Hatta Taliwang kepada Global FM Lombok disela kegiatan Musornas ke XI di Mataram Jumat (02/12) siang mengatakan, status dirinya dikepengurusan DPP PAN masih ngambang, sehingga aktifitas politik lebih banyak berada di Gerakan Diskusi Angkatan 77/78, dimana dia menjadi Koordinatornya. Hatta juga tidak memilih menjadi kutu loncat karena banyaknya tawaran dari parpol lain untuk bergabung. Pilihan untuk “moratorium” berpartai dirasa cukup tepat karena dengan cara itu deklarator Dewan Penyelamat Negara ini lebih leluasa melontarkan pernyataan pedas kepada pemerintah.
 
Buku “Indonesiaku Tergadai” lebih focus mengkritisi masalah kapitalisme yang sudah menggurita dihampir semua sisi kehidupan. Susbtansi dari buku itu pada dasarnya berasal dari sederetan SMS Hatta Taliwang ke ratusan tokoh nasional yang kemudian dijabarkan secara detail dengan dibantu oleh aktifis Institut Ekonomi Politik Soekarno – Hatta, Salamudin Daeng. Buku itu antara lain berisi kebijakan investasi yang salah arah, kemiskinan, APBN dan sector keuangan, manipulasi dan korupsi hingga jeratan hutang luar negeri.
 
Dalam hal pemerintahan, putra kelahiran Sumbawa Barat tahun 1954 silam ini menilai, pemerintah dilevel manapun harus mampu menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government) dan bebas dari korupsi. Isu korupsi telah menjadi sorotan nasional dan dunia sehingga pemerintah provinsi NTB harus mampu ikut andil dalam memberantas kejahatan korupsi didalam daerah.
 
Masih tertinggalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang terpaut diurutan ke 32 dari 33 provinsi di Indonesia mengharuskan pemerintah provinsi NTB untuk terus berbenah dan melaksanakan program kerjanya dengan maksimal dan terarah. Ia menekankan agar pemerintah daerah memiliki keinginan politik (political will) yang tinggi untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakatnya.(ris) -