Majdi : IUP PT. SMN Akan Diupayakan Dicabut
Mataram (Global FM Lombok)-
Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA, menegaskan, pihaknya terus mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN), sesuai dengan harapan masyarakat. Pencabutan IUP PT. SMN dapat dilakukan seiring dengan penghentian izin sementara SK Bupati Bima. Sebab, sudah tidak mungkin lagi PT. SMN melanjutkan usaha pertambangan, karena adanya trauma mendalam di tengah masyarakat.
“ Saya terus berkoordinasi langsung dengan Bupati Bima agar IUP PT. SMN dapat dicabut seiring penghentian sementara selama 1 tahun. Ada masalah yang nyata di lapangan, seperti komunikasi Pemkab Bima dengan masyarakat, penanganan korban secara baik dan jaminan kepolisian untuk tidak melakukan penangkapan lagi,” terang Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA, kepada wartawan, di Kantor Gubernur NTB, Kamis (29/12).
Majdi menuturkan, PT. SMN memang telah mengajukan pinjam pakai lahan hutan untuk kegiatan ekplorasi pertambangan, tetapi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menyetujui. Dalam hal ini, Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan sedang melakukan investasi. Artinya, dari 24 ribu hektar lahan, terdapat 7 ribu hektar lahan hutan yang belum diberikan izin pinjam pakai.
“ Jika terjadi aktifitas di lokasi hutan tersebut, maka PT. SMN melanggar aturan, tetapi jika di luar hutan, maka tidak melanggar aturan. Saya berencana akan menuju ke lokasi. Tetapi sebelumnya perangkat Pemprov NTB secara bertahap telah turun ke lapangan, seperti Wagub, Dinas Sosial dan SKPD lainnya. Silaturrahmi dengan masyarakat dilakukan agar tidak terjadi lagi saling curiga mencurigai dan kondusif,” paparnya.
Terkiat keamanan di Sape, Majdi mengungkapkan, arah kepolisan, yakni mengindentifikasi dan mencari para provokator untuk dapat ditindak secara hukum. Jalur komando aparat kepolisian NTB ada pada Polri. Dalam hal ini, pihaknya mendorong upaya-upaya Polri dalam menangani kasus Sape secara procedural dan proportional, termasuk melakukan investasi terpisah atas dugaan pelanggaran HAM di inernal kepolisian.
“ Saya selalu berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Tewasnya warga Sape, saya yakin di luar scenario kepolisian dan semua pihak tidak ingin itu terjadi. Saat ini, pihak kepolisian sedang melakukan investigasi terkait kasus tewasnya warga setempat. Saya berharap, situasi Sape dapat kembali normal seperti biasa,” harapnya. (ozi)

Comments
Post new comment