Mataram (Global FM Lombok) –
 
Salah seorang pengamat komunikasi politik IAIN Mataram, Dr. Kadri, M.Si, mengatakan, terdapat perbedaan antara media cetak dan elektronik. Khusus media elektronik, baik Radio dan TV menggunakan ruang public, yakni frekwensi terbatas sebagai wilayah operationalnya. Dengan demikian, public memiliki hak sah untuk mengontrol dan keberatan terhadap acara Radio dan TV yang dinilai tidak mendidik atau yang ditenggarai membawa efek negative bagi masyarakat.
 
“ Kendati media cetak tidak menggunakan frekwensi public, tapi sebagai salah satu pilar demokrasi yang dijadikan refrensi, media cetak juga harus diawasi dan dikontrol juga. “ kata Dr. Kadri, M.Si, saat menjadi narasumber dalam acara dialog public tentang media di Aula Giri Putri Mataram, Rabu (3/2).
 
Kadri menegaskan, tanpa dikontrol, media massa akan sering kelewat batas, melenceng dari ekspektasi rakyat. Selain itu, tanpa diktritisi, media massa akan selalu merasa benar. Hal itu dapat dilihat dari kebanyakan isi siaran TV yang diwarnai tayangan yang tidak mendidik, penuh konflik dan nilai kemungkaran terbuka. Dalam menjadikan media yang idealis dan jurnalis professional sesuai dengan UU Pers dan Penyiaran, diperlukan upaya bersama dengan dan tidak mudah serta memerlukan waktu panjang.
 
Terdapat dua cara sebut Kadri, bagaimana melakukan pengawasan terhadap media massa, yakni control internal dan control eksternal. Kontrol internal (media watch) dilakukan media itu sendiri dalam mengawasi media dan jurnalisnya dengan menciptakan iklim kerja professional, seperti Standar Operational Procedure (SOP) yang baik. Satu media yang diselenggarakan dengan niat professional akan menghasilkan output media yang professional pula. Sementara, control eksternal, dilakukan komunitas diluar media, baik secara kelembagaan (Formal dan informal) maupun personal dengan jalur structural dan cultural.
 
Lebih jauh Kadri menjelaskan, jalur structural pengawasan atas media dilakukan lembaga berwenang, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers dan organisasi pers. Dimana, media elektronik Radio dan TV diawasi KPI berdasar UU Penyiaran di tingkat nasional hingga daerah. Sementara, media cetak diawasi Dewan Pers dan organisasi pers dengan UU Pers.
 
“ Jalur cultural dapat dilakukan masyarakat umum atas inisitif sendiri atau tanpa instruksi Negara dan amanah UU. Wujud media watch itu dengan melakukan gerakan cinta professional sekaligus gerakan anti media partisan atau media yang tidak professional. “ tambahnya
 
Kegagalan kebebasan pers akan mulai tampak, jika media massa hanya menjalankan fungsi imperative dari birokrasi Negara. Sejarah perjalanan kebebasan pers apabila dikaitkan dengan demokrasi dan hak masyarakat mendapatkan informasi, biasanya tidak terlepas dari tuntutan normative yang terjadi dalam system social, berdasar korporatisme Negara yang menjadikan setiap institusi masyarakat boleh atau tidak memiliki otonomi.
 
“ Hal itulah yang menyebabkan sangat sulit memisahkan wajah ganda media massa, jika dilihat dari sisi imperative maupun empiris. “ ungkap salah seorang konsultan media dan praktisi media, Adhar Hakim, SH, saat menjadi narasumber dalam acara dialog public tentang media di Aula Giri Putri Mataram, Rabu (3/2).
 
Adhar menjelaskan, wajah ganda media massa dilihat dari sisi empiris, yakni media massa akan memainkan peran – perannya dalam sisi ekonomi maupun politik. Sementara dari sisi imperative, yakni media massa akan memainkan perannya menyampaikan pesan moral. Dalam mengukur sejauh apa kebebasan pers dalam sebuah masyarakat atau apakah ada demokrasi dalam kebebesan pers, maka tergantung dari sejauh apa masyarakat mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapat mereka.
 
Adhar mengungkapkan, terdapat dua fungsi media massa pada institusi social, yakni mengubah alam pikiran khalayak dan memenuhi motivasi khalayak. Mengubah alam pikir khayalak, media massa berada pada posisi komunikator dan memenuhi motivasi khalayak, media berada pada posisi komunikan. Oleh sebab itu, seberapa jauh pengaruh media massa dapat dilihat dari proses perubahan khalayak.
 
“ Tentu, proses menuju ke arah itu, masyarakat dapat menunggu untuk dapat melihat efek yang bersifat individual yang mendorong terjadinya perubahan masyarakat yang dominat. “ jelasnya. (ozi)