Menjamurnya tempat pemeriksaan kesehatan atau medical chek up bagi para calon TKI di Kota Mataram bukannya mempermudah. Justru banyaknya tempat medical chek up ini, membingungkan calon TKI dan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Padahal, masing-masing Negara tujuan telah menetapkan tempat medical chek up di Kota Mataram yang berstandar internasional. Namun, belakangan ini masih banyak bermunculan tempat pemeriksaan kesehatan bagi calon TKI. Inilah yang disinyalir, akan berdampak pada dipulangkannya para TKI dari Negara tujuan, karena hasil pemeriksaan kesehatan di Negara tujuan menyatakan TKI tersebut bermasalah.

Demikian dikatakan Ketua LSM Peduli NTB, Imam Muhajir pada Global FM di DPRD Kota Mataram selasa pagi. Imam menjelaskan, minimnya SDM yang dimiliki para calon TKI mengakibatkan mereka bisa dipermainkan begitu saja. Artinya, calon TKI tersebut disuruh periksa kesehatan di Puskesmas, maka TKI bersangkutan akan ikuti perintah itu. Padahal, Puskesmas bukanlah tempat yang ditunjuk Negara penerima TKI untuk periksa kesehatan calon TKI. Untuk itu, Imam mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik Kota Mataram dan Propinsi NTB, untuk mengarahkan calon TKI dan PPTKIS agar memeriksakan kesehatan pada tempat yang telah ditentukan. Seperti RSUP NTB dan ada beberapa medical chek up rujukan Negara tujuan.

Imam pun menyayangkan Dinas terkait yang mengeluarkan ijin operasional medical chek up di Kota Mataram. Karena, tempat medical chek up yang berkembang pesat pada tahun 2009 lalu tersebut, tidak memiliki kerja sama dengan Negara tujuan. Dalam arti, medical tersebut tidak punya lisensi. Anggota Legislatif kota ini menyebutkan, pada tahun 2009 dari pengamatan LSM Peduli NTB sedikitnya ada 11 medical chek up yang baru berdiri. Masing-masing di kawasan Monjok sebanyak lima dan Bertais sebanyak enam tempat. Menurutnya kalau ini dibiarkan begitu saja, maka akan semakin banyak lagi para pencari kerja asal NTB yang dipulangkan dari luar negeri sebelum sempat bekerja. ( ady )