Mataram (Global FM Lombok) -
 
Lembaga Pemasyarakatan (LP) Mataram sudah melebihi kapasitas penampungan para tahanan serta narapidana. Melihat kondisi LP Mataram yang sudah penuh, komisi III DPR RI meminta agar pemerintah bisa memindahkan lokasi LP agar lembaga tempat membina masyarakat yang berurusan dengan hukum ini bisa lebih layak.

 
” Di LP Mataram over kapasitas sebanyak 46 persen. Bahkan di Sumbawa, LP setempat mengalami over kapasitas hingga mencapai 224 persen. Kasus ini akan menjadi perhatian DPR RI agar anggaran pembangunan LP baru yang lebih luas dan layak bisa dilaksanakan. ” kata Saan Mustofa salah satu anggota komisi III DPR RI saat menggelar dengar pendapat dengan Kapolda, Kajati dan Kepala Kehakiman NTB Kamis (5/8).
 
Menurutnya, didalam APBN Perubahan 2010 ini, sebanyak 700 milyar rupiah digelontorkan oleh Negara untuk memperbaiki kualitas LP diseluruh Indonesia. Negara perlu membangun LP yang lebih memadai karena kasus kejatahan ternyata dinilai meningkat, sehingga banyak para pelaku kejatahatan atau pelanggar hukum yang manjadi penghuni LP tersebut. Ia mencontohkan kasus curanmor dari tahun 2009 ke tahun 2010 ternyata mengalami peningkatan lebih dari 100 persen.
   
Menjawab hal itu, pejabat Kehakiman NTB menegaskan, pemprov NTB sebenarnya sudah menunjuk lokasi sebagai tempat membangun LP yang baru diantaranya di Lingkar Selatan serta di Selagalas. Namun dari kedua lokasi tersebut belum ada lahan yang benar-benar clear. Sebab masih ada lahan yang dimiliki oleh warga, dimana lahan tersebut belum dibebaskan. Namun kedepannya, pihaknya akan berusaha mencari lokasi yang terbaik untuk pembangunan LP Mataram yang layak sesuai dengan undang-undang.   
 
Pemda Harus Penuhi Kebutuhan Dasar
 
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fahri Hamzah SE memberikan saran kepada pemprov NTB agar tidak melakukan pekerjaan yang bukan tugas utamanya. Yang dimaksud Fahri yakni, Pemprov yang terlalu banyak membuat program pemerintahan dengan mengabaikan pembangunan atau perbaikan kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya pemprov NTB harus memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat sehingga upaya percepatan perbaikan ekonomi masyarakat bisa terlaksanana dengan baik.
 
” Pemerintah seharusnya tidak terlalu sibuk mengurusi masalah-masalah yang teknis didalam pemerintahan. Pemprov NTB diminta focus pada pembangunan fasilitas utama sebagai penunjang perbaikan ekonomi masyarakat kedepan. ” ungkap Fahri .
 
Anggota DPR RI Dapil NTB ini mengatakan, focus pemerintah yang terbaik yakni berupaya membangun atau memperbaiki kualitas jalan raya, menyediakan air bersih untuk masyarakat rumah tangga serta membangun pembangkit listrik dengan skala yang besar. Pemda jangan terjebak pada pencanangan program-program yang tidak penting, sebab hal itu bisa berarti sia-sia jika fasilitas pokok tidak diperhatikan dengan baik.
 
Dengan tegas Fahri mengatakan bahwa omong kosong jika kesejahteraan ekonomi masyarakat akan semakin membaik jika penyediaan sarana dan prasarana inti masih belum dapat disediakan dengan maksimal. Provinsi NTB menurutnya, adalah sebuah provinsi yang sedang berkembang dan berusaha mengejar kesetaraan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia yang lebih maju. Karena itu, ia menyarankan agar pemprov mengurangi membuat pencanangan program yang tidak penting untuk selanjutnya focus pada penyediaan fasilitas utama masyarakat.(ris)