Mataram (Global FM Lombok) -
 
Ketua Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonseia (Gapensi) Lombok Barat (Lobar) H Muzihir menolak pendapat komisi III DPRD NTB yang megatakan buruknya pelayanan PLN di NTB akibat dari kinerja kontraktor yang tidak profesional. Pihaknya tetap menilai seringnya dilakukan pemadaman bergilir beberapa bulan terahir akibat dari buruknya pelayanan PLN kepada para pelanggan.

 
” PLN telah menunjuk kontraktor sebagai mitra kerjanya dalam menyediakan mesin sewa diesel yang didatangkan dari luar daerah. Jika kontraktor dinilai tidak profesional maka tanggung jawab pelayanan listrik kepada konsumen tetap sepenuhnya berada di pundak PLN. Kontraktor tidak dalam posisi yang dipersalahkan karena pihak PLN yang telah memilihnya menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek penyediaan mesin. ” kata H Muzihir kepada Global FM Lombok di Mataram Kamis (20/5).
 
Anggota DPRD NTB yang duduk di komisi I ini mengakui, memang ada kontraktor yang menjadi mitra kerja PLN dalam penyediaan mesin diesel telah lalai dalam mengerjakan tugasnya. Namun PLN bisa memutus kontrak kontraktor bersangkutan ditengah jalan sebab hal itu menjadi kewenangan dari PLN. Ia yakin prosesnya tidak akan lama untuk mengganti rekanan yang tidak profesional tersebut, asalkan untuk kemaslahan masyarakat.
 
Sementara itu komisi III DPRD NTB yang sebelumnya terkesan membela PLN NTB malah suara di internal komisi tidak seragam. Anggota komisi III H Adnan Kasogi justru membenarkan pernyataan Muzihir. Ia mengatakan, dewan jangan menyalahkan kontraktor jika kinerja PLN saat ini sangat buruk, pihak PLN tetap bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya.
 
Persoalan kelistrikan di NTB telah menjadi titik perhatian pemerintah yang paling penting saat ini. Wakil Ketua DPRD NTB Drs H.L Moh Syamsir SH meminta agar PLN NTB tidak mengeluarkan janjinya kepada masyarakat jika tidak mampu ditepati terutama masalah penghentian pemadaman bergilir. Masyarakat yang menjadi konsumen juga diminta agar tidak anarkis untuk menghindari munculnya aksi lain yang lebih menghawatirkan.
 
H.L Moh Syamsir menjelaskan, masalah devisit listrik telah menyita perhatian masyarakat NTB karena banyak yang dirugikan dengan kondisi seperti ini. Perbedaan pendapat terkait siapa yang paling bertanggung jawab dalam persoalan ini sudah muncul kepermukaan. Agar daerah ini tetap kondusif, ia meminta kepada semua pihak agar tidak memberikan pernyataan yang dapat memancing emosi masyarakat. Bagi kontraktor mitra PLN yang dinilai nakal sebaiknya di blacklist agar tidak turut memperkeruh suasana di NTB.
 
Politisi asal PBB ini mengharapkan agar jajaran PLN NTB memiliki semangat yang tinggi untuk segera mengatasi devisit daya di NTB yang sudah mencapai 40 Mega Watt (MW) ini. Pihak PLN diminta untuk tidak main-main dalam persoalan ini sebab keadaan sekarang dianggap sebagai titik nadir atau puncak kebosanan masyarakat dengan pelayanan PLN.
 
Menurutnya masyarakat membutuhkan informasi yang detail soal kondisi PLN NTB. Mulai dari jumlah mesin yang aktif atau tidak aktif serta informasi soal jadwal pemadaman bergilir disetiap wilayah. Sebab emosi masyarakat menjadi tidak terkendali karena pemadaman dilakukan diluar jadwal yang semua. Selanjutnya mengenai target optimalisasi listrik pada bulan Juli mendatang agar ditepati dengan baik. Jika janji itu dilanggar, reakasi dari masyarakat akan semakin besar.(ris)