Pemprov NTB dan Pemkab Lotim Harus Tetap Sharing Dana Bangun Dam Pandandure
Mataram (Global FM Lombok) -
Rencana pembangunan bendungan atau dam Pandandure di Lombok Timur (Lotim) masih terkendala oleh persoalan dana. Semula, dana yang berasal dari Departemen Pekerjaan Umum (PU) sangat diharapkan untuk membantu pembangunan dam ini, namun ternyata dana yang berasal dari APBN tahun 2010 tidak dialokasikan untuk dam Pandandue.
” Tidak adanya alokasi dana bantuan untuk pembangunan dam Pandandure terungkap setelah anggota komisi III melakukan pertemuan dengan pejabat Departemen PU di Jakarta jumat lalu. Karena itulah, Najamudin mengharapkan agar dana pembanguna dan Pandandure agar tetap dialokasikan lewat dana sharing antara APBD Lotim dan APBD NTB. ” kata anggota komisi III DPRD NTB H Najamudin Moestafa kepada Global Fm Lombok diruang kerjanya senin (15/2).
Menurutnya, pada APBD NTB tahun sebelumnya pemprov memang telah menganggarkan dana pembebasan lahan sebesar 15 milyar rupiah dengan jumlah lahan yang telah dibebaskan sebesar 107 hektar dari total 430 hektar luas dam Pandandure. Sisanya, APBD Lotim menaganggarkan biaya pembebasan lahan tahun 2010 ini sebesar 5 milyar rupiah. Tahun sebelumnya Lotim telah membebaskan sebanyak160 hektar lahan, sehingga jumlah lahan yang belum dibebaskan hingga saat ini sebanyak 163 hektar.
Anggota fraksi Nurani Bangkit Reformasi ini mengatakan, total anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk membangun dam Pandandure yakni sebesar Rp 660 milyar. Anggaran yang tersedia saat ini hanyalah anggaran yang berasal dari dana hibah pemerintah China senilai Rp 450 milyar. Sementara sisanya harus ditanggulangi oleh pemerintah NTB dan Lotim dalam anggaran multi years agar dam raksasa ini bisa selesai dibangun dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.(ris)

Comments
Post new comment