Skip to Content

Perkuat Peran BLHP Dalam Audit Perusahaan Pertambangan

Tue, 01/17/2012 - 14:39 — Ozie

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
Munculnya sejumlah persoalan pertambangan di NTB mengharuskan anggota DPRD NTB yang tergabung dalam panitia khusus (pansus) Pengelolaan Pertambangan Minerba melihat kembali draf yang sudah disusun. Artinya, diperlukan sebuah gagasan yang penting agar substansi Raperda ini mampu membela masyarakat dan lebih pro terhadap lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memperkuat peran Badan Lingkungan Hidup Provinsi (BLHP) NTB dalam mengaudit perusahaan tambang secara reguler.

 
Hal tersebut terungkap dalam rapat Pansus Raperda Pengelolaan Minerba DPRD NTB bersama mitra eksekutif seperti Dinas Pertambangan, BLHP serta Dinas Kehutanan yang berlansung di kantor DPRD NTB Selasa (17/01). Anggota Pansus Pertambangan Minerba, H Suharto mengungkapkan, BLHP dirancang untuk memeiliki hak mengaudit perusahaan tambang. Hasil audit itu dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi oleh pemerintah daerah, dimana rekomendasi tersebut wajib dipatuhi oleh perusahaan pertambangan.
 
Sekretaris Pansus Raperda Pengelolaan Pertambangan Minerba Nurdin Ranggabarani mengungkapkan, dengan munculnya Perda ini diharapkan nilai tawar pemerintah terhadap perusahaan pertambangan menjadi semakin kuat. Kedepan, pemprov NTB diharuskan memiliki seluruh data pertambangan sehingga tidak muncul konflik akibat tidak transparansinya perusahaan tambang. Selain itu, diberikannya akses untuk melakukan audit di industri pertambangan guna lebih mensejahterakan masyarakat  yang tinggal di lingkungan pertambangan.
 
Sementara Ketua Pansus Ruslan Turmudzi mengatakan, Raperda Pengelolaan Pertambangan Minerba harus dilakukan analisis SWAT serta diwajibkan memiliki program terintegrasi yang dibiayai dari corporate social responsibility (CSR) atau dana social perusahaan. Dimana dana social musti dikelola oleh pihak yang memberi izin pertambangan dalam hal ini pemerinrah daerah. Pasalnya, selama ini CSR dikelola sendiri oleh perusahaan sehingga pemerintah sulit mengontrol atau mengatur penuh pemanfaatan dana tersebut.(ris)-  
 

ShareThis

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Image CAPTCHA
Enter the characters (without spaces) shown in the image.
Mollom CAPTCHA (play audio CAPTCHA)
Type the characters you see in the picture above; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated.

katagori berita

more tags


Politik

Setelah Rasionalisasi Anggaran KPU NTB, Honor PPK dan PPS Diusulkan Tetap

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
Anggaran untuk KPU NTB yang bersumber dari APBD NTB tahun 2012 memang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 8 miliar. Angka ini menurun dari persetujuan awal sebesar Rp10,5 miliar. Pagu anggaran yang dirasionalisasi itu membuat jumlah honor Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi turun sekitar 25 persen. Namun belakangan, khusus untuk anggaran honor ini akan diusulkan tetap seperti Pemilu tahun 2009 untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pilkada NTB 2013 mendatang.

Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Gelar “Sidang Paripurna” Di Kantor DPRD NTB

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
Aksi unjuk rasa guna menolak kenaikan harga BBM terus berlanjut di Mataram. Jumat (30/03) pagi ratusan mahasiswa yang berasal dari PMII dan HMI MPO Mataram menggelar unjuk rasa di simpang empat BI Mataram serta di kantor DPRD NTB. Karena kesal tidak menemui anggota dewan, perwakilan pengunjuk rasa menggelar “sidang paripurna” di salah satu ruang komisi di DPRD NTB.

Fachri Hamzah : TGB Susah Dikalahkan

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
Anggota DPR RI Fachri Hamzah menilai, TGH M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) susah dikalahkan dalam Pemilukada Gubernur NTB tahun 2013 mendatang. Posisi TGB memang masih sangat kuat karena ia merupakan calon incumbent, ia menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik serta tokoh akademik. Namun  apakah semua gelar  ketokohan itu sudah bvermanfaat bagi rakyat?

Ekonomi

  • Telkomsel Layani 50 Kampung Media di NTB

    Mataram (Global FM Lombok)-
     
    Telkomsel telah melayani 50 Kampung Media yang tersebar di kabupaten/kota se-NTB. Di mana, Telkomsel memberikan perangkat modem internet, router wi-fi dan kartu perdana Flash Unlimited serta Kartu Halo kepada para komunitas Kampung Media. Kampung Media merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB. Jadi program tersebut telah berjalan sejak tahun 2009 silam.

  • Minim, Pengusaha NTB Salurkan Zakat Melalui Bazda

    Mataram (Global FM Lombok) –
     
    Ketua Harian Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) NTB, TGH. M. Anwar, MZ, mengatakan, para pengusaha di NTB sangat minim menyalurkan zakatnya melalui Bazda baik kabupaten/kota hingga provinsi. Selama ini, para pengusaha NTB menyalurkan zakatnya langsung kepada masyarakat sehingga terkadang menimbulkan masalah. Berbeda dengan Bazda sebagai lembaga resmi yang dibentuk pemerintah. Di mana, penyalurannya dipastikan berjalan baik karena mendapat pengamanan ekstra dari kepolisian dan pihak terkait lainnya.

  • Maret – April, Penjualan Kartu AS Lombok Melonjak 176 Persen

    Mataram (Global FM Lombok)-
     
    Head of Telkomsel Branch Mataram, Erwien Kusumawan, mengungkapkan, dalam kurun waktu dua bulan, yakni Maret hingga April 2012, tercatat penjualan kartu AS Lombok meningkat lebih dari 167 persen. Peningkatan penjualan itu berandil besar terhadap peningkatan pendapatan sekitar 50 persen. Dengan peningkatan penjualan itu, memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah pelanggan kartu AS Lombok lebih seribu persen atau 10 kali lipat.
by RonyKadran.