Mataram (Global FM Lombok)-
 
Komisi IV DPRD NTB lebih tertarik dengan pola penyelesaian yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terhadap masyarakat Ahmadiyah yang kini masih ditampung diasrama Transito, Majeluk Kota Mataram. Dimana sejak beberapa bulan yang lalu, Pemprov mengirimkan beberapa Tuan Guru, penceramah maupun Ustadz untuk menyadarkan warga Ahmadiyah agar kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya.

 
“ Masyarakat Ahmadiyah di pulau Lombok tidak memiliki lembaga atau organisasi yang kuat yang mengikat keberadaan mereka. Warga Ahmadiyah masih terpencar dibeberapa desa, sehingga wacana lokalisasi jemaat Ahmadiyah dinilai kurang baik. Penanganan Ahmadiyah dengan pola dakwah merupakan salah satu cara terbaik menghentikan konflik atau penolakan warga terhadap keberadaan mereka di NTB,” kata Ketua Komisi IV DPRD NTB H Patompo Adnan kepada Global FM Lombok di Mataram Selasa (13/9).
 
Pola penanganan Ahmadiyah yang dilaksanakan oleh Pemkab Lobar yakni dengan merelokasi mereka dari kampung halamannya di Dusun Ketapang, Lingsar ke sebuah wilayah di kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar). Mereka akan diberikan dana tali asih dengan anggaran sebesar Rp710 juta dari Pemkab Lobar, namun sejauh ini tawaran tersebut belum menemui titik temu antara kedua belah pihak.
 
Menurut Patompo, jika warga Ahmadiyah mentaati SKB Tiga Menteri dengan kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya, maka hal itu lebih baik. Ahmadiyah bisa kembali ke kampung halamannya di Dusun Ketapang tampa mereka khawatir akan diusir kembali oleh warga sekitar. Pola penyelesaian dengan merelokasi mereka dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan. Bahkan dikhawatirkan, keberadaan mereka akan lebih subur dan ajaran Ahamdiyah akan lebih berkembang karena jauh dari pengawasan pemerintah dan masyarakat.(ris)