Mataram (Global FM Lombok)-
 
Anggota fraksi Partai Golkar NTB Bq Indah Puspitasari SE menilai, banyaknya petani yang mengembalikan kompor batu bara kepada pemerintah disebabkan oleh mekanisme serta pengawasan yang tidak koordinatif. Karena itu, pihaknya mengharapkan pemerintah provinsi NTB tetap melakukan pengawasan agar efektifitas kebijakan konversi ini bisa berjalan dengan baik.

 
” Program konversi bahan bakar minyak tanah (mitan) kebahan bakar batu bara untuk pengovenan tembakau dilaksanakan melalui dana distribusi bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT). Program tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi petani oven tembakau ditengah kelangkaan mitan terutama saat memasuki musim panen. ” kata Bq Indah Puspitasari kepada Global FM Lombok di Mataram, Jum’at (11/2).
 
Namun dari pantauan fraksinya, banyak dari kompor batu bara yang diberikan pemerintah tersebut tidak dapat digunakan secara teknis, sehingga petani terpaksa mengembalikan kompor tersebut. Dalam hal ini, tidak bijak jika menyalahkan petani temabakau, namun sebenarnya petani lebih mengharapkan peran nyata pemerintah baik dalam hal pembinaan, pengawasan, pemasaran sampai dengan perlindungan hasil panen.
 
Menurutnya, petani tembakau terkesan dilepas begitu saja jika pemerintah tidak melaksanakan pembinaan hingga perlindungan hasil penen kepada para petani. Anggota komisi II DPRD NTB ini mengatakan, kontribusi dari komoditi tembakau cukup signifikan bagi daerah NTB. Karena itu kewajiban pemerintah melalui instansi terkait untuk melakukan desain ulang terhadap distribusi dana DBHCHT ini kedepan.(ris)