Mataram (Global FM Lombok)-
 
Untuk mengakselerasi sejumlah program unggulannya, Kepolisian Daerah (Polda) NTB meminta bantuan awak media untuk ikut berperan serta melakukan sosialisasi. Dalam acara sosialisasi yang digelar selasa (26/1) pagi di Mapolda NTB itu, dihadiri undangan dari sejumlah Media cetak dan elektronik, termasuk Radio Global FM Lombok. Salah satu program yang disosialsiasikan yakni layanan SMS pengaduan terhadap kinerja Polri yang berkaitan dengan Kriminalitas, Lalulintas dan layanan Polri melalui SMS 1120.
 
Pantauan Global FM Lombok, selasa (26/1) pagi, acara sosialisasi mulai digelar sekitar pukul 09.00 wita dan berakhir sekitar pukul 10.30 wita. Kapolda NTB, Brigjen Pol Arif Wachyunadi, diwakili Kabid Humas Polda NTB, AKBP Sukarman Husein yang didampingi Kabid Telematika Kompol Eddy Septamto, serta sejumlah pejabat humas lainnya.
 
Dalam pemaparannya, Kabid Humas Polda NTB, AKBP Sukarman Husein menjelaskan, layanan SMS 1120 ini disediakan kepada seluruh masyarakat NTB yang ingin mengadukan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Kriminalitas, Lalulintas serta layanan Polri.
 
Bagi masyarakat yang melapor lanjutnya, akan dijamin kerahasiaannya serta akan segera ditindak lanjuti kepastian informasinya melalui tindakan intelejen. Sukarman juga menegaskan, pihaknya akan menjamin perlindungan saksi yang telah memberikan laporan. Namun, didalam sosialisasi tersebut sejumlah tamu undangan sedikit kecewa karena tidak mendapatkan kepastian yang jelas mengenai tarif yang dikenakan untuk pengiriman layanan SMS pengaduan tersebut. Apakah akan digratiskan atau akan dikenakan tarif sesuai dengan tarif masing-masing operator.
 
Ditanya mengenai perekruitmen anggota Polisi yang disinyalir syarat dengan permainan uang, Sukarman tidak membantah hal itu. Namun, sesuai dengan kode etik profesi anggota Polri tidak boleh meminta uang kepada calon anggota Polri untuk menjamin kelulusannya. Yang jelas tambah Sukarman, panitia yang menyelenggarakan perekrutan calon anggota Polri bisa dipastikan tidak ada yang bermain, melainkan dilakukan oleh oknum-oknum diluar kepanitiaan.
 
Jika ditemukan tegasnya, agar segera dilaporkan untuk segera ditindak tegas. Sukarman juga mengatakan, disamping itu masyarakat juga masih kurang percaya diri mengenai sistem penerimaan anggota baru. Menurut Sukarman, masyarakat masih berfikir bahwa penerimaan anggota baru seolah-olah harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit.
 Didalam penerimaan angota Polisi baru, lanjut Sukarman, pihak penyelenggara juga  melibatkan pengawas internal dan eksternal yang terdiri dari Dikpora, Akademisi, LSM, dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Oleh karena itu lanjutnya, kecil kemungkinan panitia akan bermain didalam penerimaan calon anggota Polri baru baik Tamtama, Bintara maupun Perwira. (Lan)