Mataram (Global FM Lombok) – <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
 
Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Drs. Bachruddin, M.Pd, mengatakan, pemerintah setiap tahun terus menekan jumlah populasi anak jalanan (Anjal) di Indonesia, termasuk NTB. Dimana, anak jalanan tidak lagi menjadi individu yang hidup dengan mencari kehidupan sendiri di jalan. Hal itu dinilai sangat membahayakan bagi sang anak, karena berpotensi menjadi korban perdagangan anak dan eksploitasi anak.
 
” Angka anjal sangat sulit didapat, karena populasi anjal tergantung dari situasi, seperti musim liburan sekolah, bulan Ramadhan dan sebagainya. ” ungkap Drs. Bachruddin, M.Pd, kepada Reporter Global FM Lombok, di ruang kerjanya, Jum’at (5/2).
 
Bachruddin menyebutkan, terdapat dua upaya yang dilakukan dalam menekan populasi anjal, yakni perlindungan dan rahabilitasi. Upaya perlindungan anak dengan melibatkan berbagai pihak yang peduli dengan masalah sosial masyarakat, seperti panti asuhan, yayasan perlindungan anak (YPA) dan lainnya. Dimana, jika ditemukan anjal yang tidak memiliki keluarga, maka anak tersebut harus ditampung di panti asuhan dan menjadi tanggungan negara, baik makan dan minum.
 
Setiap anjal yang ditangkap atau ditemukan dalam sebuah operasi sosial lanjut Bachruddin, pemerintah sedapat mungkin dapat mempertemukan anjal dengan orang tuanya atau wali anak yang sah secara hukum agama dan adat. Tapi, jika anjal itu tidak memiliki orang tua atau keluarga terdekat lainnya, maka anak itu ditetapkan statusnya menjadi anak asuhan negara.
 
Upaya rehabilitasi anak tambah Bachruddin, dengan memasukkan anak ke Rumah Perlindungan Petirahan Sosial Anak (RPPSA) yang jumlahnya hanya 1 di NTB. Disana, anjal diberikan segala kebutuhannya, termasuk pendidikan, kesehatan dan keterampilan, sehingga mereka tidak menjadi korban ekploitasi pihak – pihak tidak bertanggungjawab. (ozi)