Rapat Pansus Irigasi Berakhir Deadlock
Mataram (Global FM Lombok) -
Rapat dengar pendapat atau hearing antara pansus raperda irigasi, tim penyusun raperda serta sejumlah steikholder yang membahas tentang raperda irigasi yang berlansung di kantor DPRD NTB rabu (17/02) berahir dengan deadlock. Beberapa perwakilan Dewan Sumber Daya Air (DSDA) melakukan aksi walk out dari rapat karena mereka menilai eksekutif tidak pernah melibatkan mereka dalam diskusi public untuk pembahasan awal draf raperda irigasi.
Dari pantauan Reporter Global FM Lombok dilokasi pertemuan rabu pagi terlihat, rapat yang dipimpin oleh ketua pansus irigasi Ir H Misbach Mulyadi semenjak awal sudah berlansung panas. Sejumlah perwakilan steikholder yang berasal dari DSDA, KP3IL, Komisi Irigasi, Forum Kota Sehat, Balai PSDA serta dari Konsepsi mengaku tidak pernah diajak diskusi public oleh eksekutif untuk meminta masukan mereka dalam penyusunan draf raperda irigasi.
Salah seorang anggota Dewan SDA Abdul Rahim dalam kesempatan itu menuturkan, draf raperda irigasi baru pertama kali diberikan diruang pertemuan itu. Dengan demikian ia meminta agar acara hearing lansusng ditutup serta pihak eksekutif agar kembali mengundang beberapa stekholder yang terkait untuk membahas raperda irigasi ini sebelum diajukan kembali ke legelatif.
Kabid Perencanaan dan Tata Ruang Bappeda NTB H Ahmad Mackhul dalam kesempatan itu mengatakan, sebelum draf raperda irigasi diajukan ke legeslatif, pihaknya sudah meminta masukan dari semua steikholder yang terkait dengan irigasi. Dalam rapat itu, ia merincikan orang-orang yang terlibat dalam penyusunan draf raperda, namun sayangnya sanggahan Mackhul tidak serta merta ditanggapi dengan baik oleh peserta yang hadir, sehingga aksi walk out oleh seluruh anggota DSDA tetap terjadi.
Ia menegaskan, proses penyusunan draf raperda irigasi sudah clear dan sudah sesuai dengan prosedur hukum. Kemungkinan orang-orang yang hadir dalam rapat dengar pendapat pada rabu ini adalah orang-orang yang tidak bisa hadir dalam pertemuan sebelumnya, sehingga mereka belum memperoleh salinan draf raperda irigasi. Ia menambahkan, pembahasan raperda irigasi akan terus berlanjut sesui dengan jadwal yang telah disusun oleh Badan Musyawarah, namun untuk mengakomodir pendapat beberapa stekholder itu, pihaknya meminta agar mereka mengirimkan pokok-pokok usulan secara tertulis dengan difasilitasi oleh Dinas PU.(ris)

Comments
Post new comment