Mataram (Global FM Lombok) –
 
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram akan segera merelokasi warga yang berada di pesisir pantai Ampenan, ke lokasi pemukiman baru yang telah dibangun di lingkungan Gatep. Dimana, pada senin depan PU Kota Mataram bersama Camat Ampenan dan Sekarbela serta Lurah yang ada di wilayah tersebut, akan menggelar rapat guna membahas hasil inventarisir warga yang layak dan berhak untuk menempati rumah nelayan tersebut.
 
” Hasil rapat ini, nantinya akan disurvey kembali oleh Dinas PU untuk memastikan nelayan yang terdaftar sebagai calon penerima rumah nelayan, betul-betul tinggal dikawasan rawan abrasi atau terkena pasang gelombang laut. ” kata Kepala Dinas PU Kota Mataram, H. Makbul Ma’sum kepada wartawan diruangnya sabtu (23/1).
 
Makbul mengatakan, hasil tersebut juga disampaikan ke Wali Kota Mataram selaku pengambil kebijakan di kota ini. Dalam berbagai kesempatan, lanjutnya, Wali Kota juga mengingatkan agar penerima rumah nelayan sebanyak 80 unit tersebut, harus benar-benar warga yang membutuhkan atau terkena dampak kuat abrasi. Begitu warga tersebut mendapat rumah nelayan, maka rumah yang selama ini ditempati dipesisir pantai akan dihancurkan atau dibongkar.
 
” Dengan demikan, tidak ada lagi nelayan yang tinggal atau mendiami rumah tersebut. Karena, kalau sampai Pemkot Mataram terlambat membongkar rumah tersebut, bisa dipastikan warga lain akan menempati rumah tersebut. ” lanjutnya.
 
Makbul menuturkan, tidak ada sistem kuota atau jatah didalam pembagian rumah nelayan di Gatep. Penempatan berdasarkan skala prioritas, kendati ada lima Kelurahan yang akan menempati rumah nelayan tersebut. Dirincikan, Kecamatan Ampenan meliputi Kelurahan Ampenan Tengah, Ampenan Selatan dan Bintaro. Sementara itu, di Kecamatan Sekarbela terdiri dari dua Kelurahan yakni Tanjung karang dan Tanjung Karang Permai. Pihaknya, bisa saja langsung merelokasi warga ke rumah baru. Namun, beberapa sarana pendukung belum lengkap seperti infrastruktur jalan, drainase, air bersih dan MCK. Tetapi, menurut Kepala Bidang Cipta Karya H. Mahmudin Turra, sarana tersebut segera dibangun dengan bantuan NUSSP.
 
Dimana, pada pekan depan tim satker dari Dirjen Cipta Karya pada Departemen PU akan turun untuk kedua kalinya, guna menegaskan kembali kegiatan yang akan dilakukan pada rumah nelayan tersebut. Sejauh ini, proses tender pengerjaan sarana penunjang tersebut sedang dilakukan di pusat. Mahmudin mengatakan, sekarang ini tergantung nelayan yang nantinya akan menempati rumah tersebut. Apakah mereka akan direlokasi dengan kondisi seperti sekarang tanpa sarana penunjang, ataukah harus menunggu sarana itu. ( ady )