Kreativitas Wira Usaha Baru (WUB) memerlukan dukungan pemerintah. Tak sekadar untuk eksistensi, tetapi juga ekspansi. Dalam dinamika WUB di NTB sudah mulai merangsang tumbuhnya sektor riil di tingkat grass root. Perkembangan lebih lanjut, Dinas Koperasi dan UMKM NTB menyuarakan adanya perhatian pemerintah daerah tak hanya di Provinsi, tetapi juga Kabupaten/kota untuk memberikan insentif bagi WUB.

 
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Ir. H. Moh. Rusdi, MM., mengatakan selevel pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), beberapa kabupaten seperti Lombok Timur, sudah membebaskan biaya. Dalam dunia usaha, ongkos sosial maupun ongkos administrasi bukan hal yang mustahil untuk dibebaskan.
 
“Insentif tentu saja sangat diperlukan oleh wira usaha baru kita. Katakan untuk mengakses modal di bank, mereka harus punya izin lebih dulu. Kalau izin-izin ini digratiskan bagi wira usaha baru, akan lebih baik. Karena yang kita lihat, misalnya Kabupaten Lombok Timur, Pemdanya sudah membebaskan biaya,” terang Rusdi, Rabu (14/9).
 
Keringanan biaya dalam bentuk insentif sangat berarti bagi WUB. Bahkan pemerintah juga berkepentingan secara langsung, karena berkorelasi dengan kuantitas dan kualitas pengusaha baru tersebut.
 
Seperti halnya banyak kalangan, Diskop dan UMKM NTB pun tak menginginkan data WUB yang direkapitulasi Kabupaten/kota sebatas pemenuhan target. Dalam hal ini, jumlah wira usaha baru itu harus dibarengi dengan kualitas.
 
Rusdi mencatat, sejak diprogramkan hingga dua setengah tahun berjalan, jumlah pengusaha baru sampai dengan Agustus 2010 mencapai 48,5 persen atau sekitar 48.500 orang lebih. Tentu saja, angka itu masih masuk dalam kategori mikro dan kecil yang butuh sentuhan taktis pemerintah daerah.
 
“Pertanyaannya mereka yang jadi pengusaha baru ini karena apa? Adakalanya motif menjadi pengusaha baru karena coba-coba atau sekadar mencari kesibukan, karena terpaksa akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau pensiun, atau karena tidak diterima menjadi PNS. Kalau sudah demikian, biasanya pola pikir dan mentalnya masih terhambat untuk mencari aman atau belum berani mengambil risiko,” terang Rusdi.
 
Rusdi juga mencatat, beberapa hal yang menghambat lahirnya pengusaha baru di luar persoalan teknis dan fasilitas adalah justru lahir dari intern pengusaha baru itu sendiri. Antara lain hal-hal dimaksud takut gagal, berdalih tak punya modal, maunya untung besar tetapi enggan memulai dari hal-hal kecil, pernah gagal tetapi kapok mencoba lagi, serta lingkungan yang kurang mendukung, baik keluarga, sekolah maupun opini masyarakat.
 
Sebagai SKPD leading sector program ini, Dinas Koperasi dan UMKM NTB patut harap-harap cemas akan goal yang dicapai dalam 2,5 tahun terakhir. Apalagi jika bermuara pada orientasi penumbuhan pengusaha baru, yaitu mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan di sisi lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
Patut diakui, penurunan angka kemiskinan yang dirilis BPS NTB (data terakhir sebanyak 19,73 persen dari 4,5 juta penduduk) tak terlepas dari peranan jalannya program pemerintah. Secara kasat mata, sektor apa lagi yang menurunkan angka pengangguran atau kemiskinan jika bukan usaha mikro dan kecil yang digeluti masyarakat. Lebih-lebih di NTB, tak ada industri riil skala menengah dan besar kecuali perusahaan rokok, Newmont dan Perhotelan.(ozie)