Mataram (Global FM Lombok)-
 
Usulan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD NTB pada anggaran 2012 menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya usulan kenaikan dari 4,5 juta menjadi 12 juta rupiah per bulan dinilai cukup tinggi yakni hampir tiga kali lipat dari yang diterima tahun 2011. Terkait dengan hal itu, kalangan DPRD menyambut positif kritikan dari masyarakat. Dimana kenaikan yang terlalu jauh memang patut mendapat protes.

 
“ Kami menginginkan kenaikan tunjangan perumahan secara wajar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kami mendengar protes itu, kami juga memiliki budaya malu, ” ujar Wakil ketua DPRD NTB H.L Moh Syamsir SH kepada Global FM Lombok di Mataram Selasa (6/12).
 
Ia menjelaskan, wacana kenaikan tunjangan perumahan masih sebatas usulan lembaga legislative yang belum tentu bisa terealisasi. Pihaknya sebenarnya menginginkan kenaikan usulan itu setengah atau satu kali lipat dari nilai sebelumnya. Meski timbul reaksi dari masyarakat, namun usulan itu belum ditetapkan karena masih dalam proses pembahasan.
 
Sementara pembangunan rumah dinas yang diperuntukkan bagi anggota dewan yang batal ditempati dinilai bukan kesalahan anggota legislative. Menurut Syamsir, jika saja rumah dinas itu sudah rampung sebanyak 51 unit, maka kemungkinan besar rumah dinas itu sudah ditempati oleh wakil rakyat. Namun sayang pembangunan rumah dinas itu terhenti setelah dibangun sebanyak 40 unit. Artinya rumah dinas untuk anggota dewan itu kurang sebanyak 11 unit, sehingga memunculkan masalah baru.
 
Sementara ditanya soal anggaran untuk tunjangan komunikasi intensif, Syamsir mengakui tidak ada usulan kenaikan untuk tahun depan. Angka tunjangan komunikasi intensif itu memiliki aturan tersendiri dan sejauh ini tunjangan itu baru diterima sekitar Rp3,5 juta per bulan.(ris)