Mataram (Global FM Lombok) –
 
Wirausaha di Indonesia dinilai masih sangat minim, yakni hanya 400 ribuan atau 0,24 persen dari total jumlah penduduk sekitar 237 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan Negara-negara maju, maka Indonesia sangat tertinggal jauh. Amerika misalnya, jumlah wirausahanya mencapai 37 juta lebih atau 11,8 persen dari total jumlah penduduknya sekitar 350 juta jiwa. Tidak salah kemudian, perekonomian Indonesia masih tertinggal dengan Negara-negara maju.

 
” Dalam hal ini, Presiden RI pada tanggal 2 februari 2011 lalu, telah menjadikan gerakan wirausahawan baru menjadi program nasional dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. ” ungkap Menteri Negara (Meneg) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Syarifuddin Hasan, saat berbicara pada peserta Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kewirausahaan bagi Kader Penggerak Wirausaha Baru Pokja 1 dan II se-NTB, di Balai Diklatkop dan UMKM Mataram, Kamis (7/4).
 
Syarifuddin menerangkan, pembentukan wirausahawan baru melalui wadah koperasi dan UKM sangat berpotensial dengan mengakses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dimana, wirausahawan baru dari koperasi dan UKM bisa mengajukan dana dibawah Rp 20 juta tanpa agunan di lembaga perbankan yang ditunjuk. Sebab, usahanya dapat dijadikan sebagai agunan bank. Bank NTB sendiri dilaporkan telah menyalurkan sesuai dengan target Rp 35 miliar.
 
Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan adanya bank Koperasi, Syarifuddin, mengungkapkan, hal itu sangat memungkinkan. Saat ini, pihaknya telah mengajukan surat ke Kementerian Keuangan agar syarat modal membentuk Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) diturunkan dari Rp 50 miliar menjadi Rp 25 miliar.
 
” Jika hal itu telah disetujui, maka NTB bisa membuat LPKD tersebut, sehingga para wirausahawan baru lebih dekat mengakses permodalan di perbankan. Satu hal yang terpenting, antara pemerintah dengan perbankan harus bisa memberikan syarat yang mudah bagi masyarakat dalam mengakses permodalan usaha. ” tuturnya. (ozi)