Skip to Content

Warga Bima Kecewa Rekonsiliasi Tak Dihadiri Gubernur NTB dan Pejabat Pusat

Mataram (Global FM Lombok)–
 
Ribuan warga Kabupaten Bima kecewa atas ketidakhadiran Gubernur NTB dan pejabat pusat dalam rapat akbar dengan Pemerintah Kabupaten Bima untuk upaya rekonsiliasi yang digelar hari ini. Kehadiran Gubernur NTB dan pejabat dari pusat sangat diharapkan untuk menyelesaikan segala permasalahan setelah dikeluarkannya SK Bupati Bima dan pembakaran kantor Bupati Bima. Salah satunya Gubernur NTB dan pemerintah pusat dapat memberikan saran dan solusi.

 
“ Sebenarnya kehadiran dari pemerintah dan penegakan hukum atau kepolisian untuk bagaimana mencari jalan keluarnya. Sementara ini kami belum melihat kedatangan mereka, yang kami lihat adalah ada dari DPRD Kabupaten Bima. Yang diharapkan oleh FRAT itu bagaimana kasus proses hukum ini bisa diputuskan dan diselesaikan dengan baik, supaya hubungan pemerintah dengan warga itu bertambah damai dan kondusif,” kata huru bicara Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) Mulyadin, kepada Reporter Global FM Lombok via telepon selulernya, Senin (6/2).  
 
Mulyadin tetap menuntut agar para pelaku kerusuhan tidak diproses hukum. Kendati kepolisian daerah menolak dengan tegas tuntutan warga Bima baik kasus Lambu jilid I dan pelaku pembakaran kantor Bupati Bima untuk dibebaskan dari proses hukum. Kapolda NTB, Brigjen Pol Arif Wachyunadi menegaskan perbuatan melawan hukum harus diproses hukum sesuai dengan KUHP. Terlebih bagi 53 tersangka yang sudah ditahan di rutan Raba Bima sudah jelas perbuatannya melawan hukum. Pasal yang disangkakan pun sudah ditetapkan dan tinggal melalui proses persidangan.
 
Sementara Juru Bicara Gubernur NTB Muhammad Faozal mengatakan Gubernur NTB memiliki agenda yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak hadir pada rekonsiliasi tersebut. Gubernur NTB memberikan kesempatan bagi Bupati Bima untuk mencari titik temu dengan warganya. Sebab proses penyelesaiannya lebih banyak melibatkan kabupaten Bima. Gubernur NTB telah mendorong upaya rekonsiliasi. Hasilnya 1 camat dan 5 kepala desa yang melakukan eksodus telah kembali bekerja seperti biasanya. (ozi)

ShareThis

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Image CAPTCHA
Enter the characters (without spaces) shown in the image.
Mollom CAPTCHA (play audio CAPTCHA)
Type the characters you see in the picture above; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated.


Politik

Setelah Rasionalisasi Anggaran KPU NTB, Honor PPK dan PPS Diusulkan Tetap

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
Anggaran untuk KPU NTB yang bersumber dari APBD NTB tahun 2012 memang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 8 miliar. Angka ini menurun dari persetujuan awal sebesar Rp10,5 miliar. Pagu anggaran yang dirasionalisasi itu membuat jumlah honor Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi turun sekitar 25 persen. Namun belakangan, khusus untuk anggaran honor ini akan diusulkan tetap seperti Pemilu tahun 2009 untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pilkada NTB 2013 mendatang.

Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Gelar “Sidang Paripurna” Di Kantor DPRD NTB

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
Aksi unjuk rasa guna menolak kenaikan harga BBM terus berlanjut di Mataram. Jumat (30/03) pagi ratusan mahasiswa yang berasal dari PMII dan HMI MPO Mataram menggelar unjuk rasa di simpang empat BI Mataram serta di kantor DPRD NTB. Karena kesal tidak menemui anggota dewan, perwakilan pengunjuk rasa menggelar “sidang paripurna” di salah satu ruang komisi di DPRD NTB.

Fachri Hamzah : TGB Susah Dikalahkan

 Mataram (Global FM Lombok)-
 
Anggota DPR RI Fachri Hamzah menilai, TGH M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) susah dikalahkan dalam Pemilukada Gubernur NTB tahun 2013 mendatang. Posisi TGB memang masih sangat kuat karena ia merupakan calon incumbent, ia menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik serta tokoh akademik. Namun  apakah semua gelar  ketokohan itu sudah bvermanfaat bagi rakyat?

Ekonomi

  • Telkomsel Layani 50 Kampung Media di NTB

    Mataram (Global FM Lombok)-
     
    Telkomsel telah melayani 50 Kampung Media yang tersebar di kabupaten/kota se-NTB. Di mana, Telkomsel memberikan perangkat modem internet, router wi-fi dan kartu perdana Flash Unlimited serta Kartu Halo kepada para komunitas Kampung Media. Kampung Media merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB. Jadi program tersebut telah berjalan sejak tahun 2009 silam.

  • Minim, Pengusaha NTB Salurkan Zakat Melalui Bazda

    Mataram (Global FM Lombok) –
     
    Ketua Harian Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) NTB, TGH. M. Anwar, MZ, mengatakan, para pengusaha di NTB sangat minim menyalurkan zakatnya melalui Bazda baik kabupaten/kota hingga provinsi. Selama ini, para pengusaha NTB menyalurkan zakatnya langsung kepada masyarakat sehingga terkadang menimbulkan masalah. Berbeda dengan Bazda sebagai lembaga resmi yang dibentuk pemerintah. Di mana, penyalurannya dipastikan berjalan baik karena mendapat pengamanan ekstra dari kepolisian dan pihak terkait lainnya.

  • Maret – April, Penjualan Kartu AS Lombok Melonjak 176 Persen

    Mataram (Global FM Lombok)-
     
    Head of Telkomsel Branch Mataram, Erwien Kusumawan, mengungkapkan, dalam kurun waktu dua bulan, yakni Maret hingga April 2012, tercatat penjualan kartu AS Lombok meningkat lebih dari 167 persen. Peningkatan penjualan itu berandil besar terhadap peningkatan pendapatan sekitar 50 persen. Dengan peningkatan penjualan itu, memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah pelanggan kartu AS Lombok lebih seribu persen atau 10 kali lipat.